Administrasi Publik

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu wilayah dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak optimal. Tahun 2023 skor yang didapat hanya 23,71 dengan penyebab utama berupa kebocoran sistem keamanan server website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Skor ini sangat jauh dari target yang tertuang dalam Renstra Dinas Kominfo Trenggalek yaitu 80 - 96. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui collaborative governance di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, mengkaji hambatan yang ada, dan juga mengkaji upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Trenggalek. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teor Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash tahun 2018. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara serta dilakukan triangulasi data. Informan yang diambil sebanyak 12 orang. Pelaksanaan analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil/Temuan: Temuan di lokus penelitian mengungkapkan bahwa konsep kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta baik media massa maupun penyedia barang menjadi sebuah program yang dilaksanakan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dalam mengoptimalkan kualitas keterbukaan informasi. Pada dimensi adaptive governance semua indikator sudah berjalan dengan baik baik keterlibatan dan adaptasi dengan perubahan yang cepat. Pada dimensi network management sudah terdapat koordinasi dalam platform terintegrasi antara pemerintah, Masyarakat, dan pihak swasta. Pada dimensi participatory engagement sudah terdapat partisipasi aktif dari semua lini kolaborasi, selain itu inklusivitas dalam pengambilan Keputusan juga sudah dilakukan meskipun porsi Masyarakat lebih terbatas. Pada dimensi collaborative capacity building sudah ada peningkatan kapasitas yang baik bagi internal dinas dan juga Masyarakat, untuk pihak swasta belum dilakukan karena pihak swasta dirasa memiliki keahlian yang cukup. Pada dimensi outcome evaluation sudah ada dampak yang bagus di Masyarakat dibuktikan dengan kemudahan layanan informasi yang didapatkan. Kesimpulan: sistem pelaksanaan program peningkatan kualitas keterbukaan informasi melalui collaborative governance sudah berjalan dengan optimal akan tetapi belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai keterbukaan informasi dari semula diangka 23,71 menjadi 48,76 di tahun 2024.
KataKunci:Keterbukaan Informasi, Optimalisasi, Collaborative Governance