Detail Katalog
ID: 28607Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
PENGARUH PEMERINTAHAN DIGITAL TERHADAP JUMLAH PEGAWAI DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR / Selvinda Salsabila Amanda
Pengarang:
Selvinda Salsabila Amanda ; Halilul Khairi
Selvinda Salsabila Amanda ; Halilul Khairi
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
2025
Subjek
seleksi pegawai
Deskripsi Fisik:
14 : Ilus
14 : Ilus
Nomor Panggil:
352.635 983 811 SEL p
352.635 983 811 SEL p
Control Number:
INLIS000000001191863
INLIS000000001191863
BIB ID:
0010-0126000308
0010-0126000308
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Beberapa studi menyebutkan bahwa digitalisasi seharusnya berimplikasi pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan
karena tugas-tugas manual digantikan oleh sistem digital. Namun, penelitian yang secara
khusus mengukur pengaruh pemerintahan digital terhadap jumlah pegawai, terutama di Kota
Balikpapan masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
pemerintahan digital yang diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh terhadap jumlah pegawai di Kota Balikpapan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode eks-post facto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi BKPSDM dan DISKOMINFO Kota Balikpapan, yaitu laporan jumlah pegawai dari 33 perangkat daerah selama dua periode, yaitu sebelum (2014–2018) dan setelah (2020–2024) penerapan SPBE. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan digital berpengaruh terhadap jumlah pegawai. Besarnya pengaruh tersebut mencapai 12,25% terhadap perubahan jumlah pegawai. Namun, berlawanan dengan harapan bahwa pemerintahan digital akan menurunkan jumlah pegawai, justru terjadi peningkatan jumlah pegawai. Melalui digitalisasi, layanan dan proses administrasi memang memungkinkan beberapa tugas administratif dilakukan secara otomatis. Namun, digitalisasi tidak serta merta menghilangkan kebutuhan pegawai, melainkan mangubah pola kerja dan menciptakan kebutuhan kompetensi baru. Selain itu, digitalisasi juga memperluas cakupan akses layanan publik, yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja baru yang relevan dengan keterampilan yang relevan di era digital. Kesimpulan: Bahwa pemerintahan digital melalui SPBE menunjukkan hasil yang bersifat kontradiktif, yaitu peningkatan jumlah pegawai. Dimana semakin tinggi nilai SPBE semakin banyak jumlah pegawai, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa SPBE akan mengurangi pegawai karena berpengaruh positif.
Kata kunci: pemerintahan digital, SPBE, jumlah pegawai, transformasi birokrasi, sumber
daya manusia
karena tugas-tugas manual digantikan oleh sistem digital. Namun, penelitian yang secara
khusus mengukur pengaruh pemerintahan digital terhadap jumlah pegawai, terutama di Kota
Balikpapan masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
pemerintahan digital yang diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh terhadap jumlah pegawai di Kota Balikpapan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode eks-post facto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi BKPSDM dan DISKOMINFO Kota Balikpapan, yaitu laporan jumlah pegawai dari 33 perangkat daerah selama dua periode, yaitu sebelum (2014–2018) dan setelah (2020–2024) penerapan SPBE. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan digital berpengaruh terhadap jumlah pegawai. Besarnya pengaruh tersebut mencapai 12,25% terhadap perubahan jumlah pegawai. Namun, berlawanan dengan harapan bahwa pemerintahan digital akan menurunkan jumlah pegawai, justru terjadi peningkatan jumlah pegawai. Melalui digitalisasi, layanan dan proses administrasi memang memungkinkan beberapa tugas administratif dilakukan secara otomatis. Namun, digitalisasi tidak serta merta menghilangkan kebutuhan pegawai, melainkan mangubah pola kerja dan menciptakan kebutuhan kompetensi baru. Selain itu, digitalisasi juga memperluas cakupan akses layanan publik, yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja baru yang relevan dengan keterampilan yang relevan di era digital. Kesimpulan: Bahwa pemerintahan digital melalui SPBE menunjukkan hasil yang bersifat kontradiktif, yaitu peningkatan jumlah pegawai. Dimana semakin tinggi nilai SPBE semakin banyak jumlah pegawai, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa SPBE akan mengurangi pegawai karena berpengaruh positif.
Kata kunci: pemerintahan digital, SPBE, jumlah pegawai, transformasi birokrasi, sumber
daya manusia
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06618/IPDN/2025 |
|
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001191863 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260115103059 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0126000308 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a PENGARUH PEMERINTAHAN DIGITAL TERHADAP JUMLAH PEGAWAI DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR /$c Selvinda Salsabila Amanda | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Selvinda Salsabila Amanda | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 14 : $b Ilus | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23825 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Halilul Khairi | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 352.635 983 811 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 352.635 983 811 SEL p | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a seleksi pegawai | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Beberapa studi menyebutkan bahwa digitalisasi seharusnya berimplikasi pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan karena tugas-tugas manual digantikan oleh sistem digital. Namun, penelitian yang secara khusus mengukur pengaruh pemerintahan digital terhadap jumlah pegawai, terutama di Kota Balikpapan masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintahan digital yang diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh terhadap jumlah pegawai di Kota Balikpapan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode eks-post facto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi BKPSDM dan DISKOMINFO Kota Balikpapan, yaitu laporan jumlah pegawai dari 33 perangkat daerah selama dua periode, yaitu sebelum (2014–2018) dan setelah (2020–2024) penerapan SPBE. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan digital berpengaruh terhadap jumlah pegawai. Besarnya pengaruh tersebut mencapai 12,25% terhadap perubahan jumlah pegawai. Namun, berlawanan dengan harapan bahwa pemerintahan digital akan menurunkan jumlah pegawai, justru terjadi peningkatan jumlah pegawai. Melalui digitalisasi, layanan dan proses administrasi memang memungkinkan beberapa tugas administratif dilakukan secara otomatis. Namun, digitalisasi tidak serta merta menghilangkan kebutuhan pegawai, melainkan mangubah pola kerja dan menciptakan kebutuhan kompetensi baru. Selain itu, digitalisasi juga memperluas cakupan akses layanan publik, yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja baru yang relevan dengan keterampilan yang relevan di era digital. Kesimpulan: Bahwa pemerintahan digital melalui SPBE menunjukkan hasil yang bersifat kontradiktif, yaitu peningkatan jumlah pegawai. Dimana semakin tinggi nilai SPBE semakin banyak jumlah pegawai, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa SPBE akan mengurangi pegawai karena berpengaruh positif. Kata kunci: pemerintahan digital, SPBE, jumlah pegawai, transformasi birokrasi, sumber daya manusia | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 15 Jan 2026