Detail Katalog

ID: 28607
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENGARUH PEMERINTAHAN DIGITAL TERHADAP JUMLAH PEGAWAI DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR / Selvinda Salsabila Amanda

Pengarang:
Selvinda Salsabila Amanda ; Halilul Khairi
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
Subjek
seleksi pegawai
Deskripsi Fisik:
14 : Ilus
Nomor Panggil:
352.635 983 811 SEL p
Control Number:
INLIS000000001191863
BIB ID:
0010-0126000308
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Beberapa studi menyebutkan bahwa digitalisasi seharusnya berimplikasi pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan
karena tugas-tugas manual digantikan oleh sistem digital. Namun, penelitian yang secara
khusus mengukur pengaruh pemerintahan digital terhadap jumlah pegawai, terutama di Kota
Balikpapan masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
pemerintahan digital yang diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh terhadap jumlah pegawai di Kota Balikpapan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode eks-post facto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi BKPSDM dan DISKOMINFO Kota Balikpapan, yaitu laporan jumlah pegawai dari 33 perangkat daerah selama dua periode, yaitu sebelum (2014–2018) dan setelah (2020–2024) penerapan SPBE. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan digital berpengaruh terhadap jumlah pegawai. Besarnya pengaruh tersebut mencapai 12,25% terhadap perubahan jumlah pegawai. Namun, berlawanan dengan harapan bahwa pemerintahan digital akan menurunkan jumlah pegawai, justru terjadi peningkatan jumlah pegawai. Melalui digitalisasi, layanan dan proses administrasi memang memungkinkan beberapa tugas administratif dilakukan secara otomatis. Namun, digitalisasi tidak serta merta menghilangkan kebutuhan pegawai, melainkan mangubah pola kerja dan menciptakan kebutuhan kompetensi baru. Selain itu, digitalisasi juga memperluas cakupan akses layanan publik, yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja baru yang relevan dengan keterampilan yang relevan di era digital. Kesimpulan: Bahwa pemerintahan digital melalui SPBE menunjukkan hasil yang bersifat kontradiktif, yaitu peningkatan jumlah pegawai. Dimana semakin tinggi nilai SPBE semakin banyak jumlah pegawai, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa SPBE akan mengurangi pegawai karena berpengaruh positif.
Kata kunci: pemerintahan digital, SPBE, jumlah pegawai, transformasi birokrasi, sumber
daya manusia
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
06618/IPDN/2025 Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 13 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001191863 1
005 _ _ 20260115103059 2
035 # # $a 0010-0126000308 3
245 1 # $a PENGARUH PEMERINTAHAN DIGITAL TERHADAP JUMLAH PEGAWAI DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR /$c Selvinda Salsabila Amanda 4
100 _ # $a Selvinda Salsabila Amanda 5
300 # # $a 14 : $b Ilus 6
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23825 7
700 _ # $a Halilul Khairi 8
260 # # $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 9
082 # # $a 352.635 983 811 10
084 # # $a 352.635 983 811 SEL p 11
650 # 4 $a seleksi pegawai 12
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Beberapa studi menyebutkan bahwa digitalisasi seharusnya berimplikasi pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan karena tugas-tugas manual digantikan oleh sistem digital. Namun, penelitian yang secara khusus mengukur pengaruh pemerintahan digital terhadap jumlah pegawai, terutama di Kota Balikpapan masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintahan digital yang diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh terhadap jumlah pegawai di Kota Balikpapan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode eks-post facto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi BKPSDM dan DISKOMINFO Kota Balikpapan, yaitu laporan jumlah pegawai dari 33 perangkat daerah selama dua periode, yaitu sebelum (2014–2018) dan setelah (2020–2024) penerapan SPBE. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan digital berpengaruh terhadap jumlah pegawai. Besarnya pengaruh tersebut mencapai 12,25% terhadap perubahan jumlah pegawai. Namun, berlawanan dengan harapan bahwa pemerintahan digital akan menurunkan jumlah pegawai, justru terjadi peningkatan jumlah pegawai. Melalui digitalisasi, layanan dan proses administrasi memang memungkinkan beberapa tugas administratif dilakukan secara otomatis. Namun, digitalisasi tidak serta merta menghilangkan kebutuhan pegawai, melainkan mangubah pola kerja dan menciptakan kebutuhan kompetensi baru. Selain itu, digitalisasi juga memperluas cakupan akses layanan publik, yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja baru yang relevan dengan keterampilan yang relevan di era digital. Kesimpulan: Bahwa pemerintahan digital melalui SPBE menunjukkan hasil yang bersifat kontradiktif, yaitu peningkatan jumlah pegawai. Dimana semakin tinggi nilai SPBE semakin banyak jumlah pegawai, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa SPBE akan mengurangi pegawai karena berpengaruh positif. Kata kunci: pemerintahan digital, SPBE, jumlah pegawai, transformasi birokrasi, sumber daya manusia 13
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name