Detail Katalog

ID: 28675

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

KOLABORASI PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG / Muhammad Al Fayyad Rizwanda

Pengarang:
Muhammad Al Fayyad Rizwanda ; Uluputty, Irfan

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Deskripsi Fisik:
10 : Ilus

Nomor Panggil:
362.592.598.183.3 MUH k

Control Number:
INLIS000000001191930

BIB ID:
0010-0126000375

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, data menunjukkan bahwa jumlah gepeng meningkat drastis dari 47.000 jiwa pada tahun 2022 menjadi 109.000 jiwa pada tahun 2023, menandakan adanya ketimpangan antara kebijakan dan implementasinya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling dan terdiri dari aktor kebijakan, pelaksana teknis, masyarakat terdampak, hingga organisasi non-pemerintah yang relevan. Penelitian menggunakan konsep Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa meskipun telah terdapat struktur kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial serta lembaga sosial seperti Apik Mandiri, pelaksanaannya belum maksimal karena adanya ketimpangan sumber daya, lemahnya insentif bagi petugas, serta belum meratanya distribusi peran. Kepemimpinan fasilitatif telah mendorong koordinasi dan pengambilan keputusan, namun perlu penguatan sistem dan struktur koordinasi antar lembaga. Kesimpulan: Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan gepeng di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kemajuan, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan keseimbangan sumber daya, kepemimpinan yang lebih inklusif, dan partisipasi yang lebih luas antar lembaga. Strategi kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan gepeng yang kompleks.
Kata Kunci: Kolaborasi Lintas Sektor, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Gelandangan dan Pengemis, Kota Bandar Lampung.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00060/IPDN/2026`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001191930	1
005	`_`	`_`	20260117073627	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000375	3
245	`1`	`#`	$a KOLABORASI PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG /$c Muhammad Al Fayyad Rizwanda	4
100	`_`	`#`	$a Muhammad Al Fayyad Rizwanda	5
300	`#`	`#`	$a 10 : $b Ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20784	7
700	`3`	`#`	$a Uluputty, Irfan	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 362.592.598.183.3	10
084	`#`	`#`	$a 362.592.598.183.3 MUH k	11
650	`#`	`4`	$a Penanganan Gelandangan dan Pengemis	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandar Lampung. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, data menunjukkan bahwa jumlah gepeng meningkat drastis dari 47.000 jiwa pada tahun 2022 menjadi 109.000 jiwa pada tahun 2023, menandakan adanya ketimpangan antara kebijakan dan implementasinya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling dan terdiri dari aktor kebijakan, pelaksana teknis, masyarakat terdampak, hingga organisasi non-pemerintah yang relevan. Penelitian menggunakan konsep Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa meskipun telah terdapat struktur kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial serta lembaga sosial seperti Apik Mandiri, pelaksanaannya belum maksimal karena adanya ketimpangan sumber daya, lemahnya insentif bagi petugas, serta belum meratanya distribusi peran. Kepemimpinan fasilitatif telah mendorong koordinasi dan pengambilan keputusan, namun perlu penguatan sistem dan struktur koordinasi antar lembaga. Kesimpulan: Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan gepeng di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kemajuan, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan keseimbangan sumber daya, kepemimpinan yang lebih inklusif, dan partisipasi yang lebih luas antar lembaga. Strategi kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan gepeng yang kompleks. Kata Kunci: Kolaborasi Lintas Sektor, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Gelandangan dan Pengemis, Kota Bandar Lampung.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 17 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Muhammad Al Fayyad Rizwanda ; Uluputty Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Penanganan Gelandang... Tahun 2025