Kebijakan Pengelolaan Sampah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan sampah di Kota Semarang masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara optimal. Meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah dijalankan oleh pemerintah daerah, kenyataannya masih terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap, mengganggu keindahan kota, merusak kelestarian lingkungan, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya pengelolaan yang baik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dengan menilai implementasi kebijakan tersebut berdasarkan enam dimensi evaluasi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Berdasarkan enam dimensi
evaluasi kebijakan menurut Dunn, hasil penelitian menunjukkan: (1) Efektivitas kebijakan cukup tercapai di tingkat pemerintah, namun kurangnya kesadaran masyarakat menghambat hasil yang optimal; (2) Efisiensi belum tercapai karena keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada retribusi masyarakat; (3) Kecukupan belum memadai karena partisipasi aktif masyarakat masih rendah; (4) Responsivitas masyarakat masih beragam dan belum menunjukkan keterlibatan yang signifikan terhadap kebijakan yang diterapkan; (5) Ketepatan kebijakan sudah diarahkan melalui edukasi dan sosialisasi oleh DLH, namun implementasi di tingkat masyarakat masih lemah; (6) hanya pada dimensi pemerataan kebijakan dapat dikatakan berjalan cukup efektif. Kesimpulan:
Pengelolaan sampah di Kota Semarang masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat serta optimalisasi sumber daya untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Partisipasi Masyarakat; Sosialisasi dan Edukasi; Kota Semarang.