Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena gelandangan dan pengemis mencerminkan kompleksitas persoalan sosial yang menuntut respons terkoordinasi lintas sektoral. Kota Pontianak menghadapi lonjakan aktivitas gelandangan dan pengemis di ruang publik yang berdampak pada gangguan ketertiban, potensi kriminalitas, serta penurunan kualitas tata ruang kota. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak, melalui studi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Metode: Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan oleh penulis karena model kualitatif mampu mendeskripsikan suatu topik dengan rinci dan mendalam dimana hal tersebut sangat sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis. Adapun teknik pengumpulan data penelitian meliputi observasi lapangan secara partisipatif, studi dokumen dan wawancara, serta dilakukan triangulasi data. Teori utama yang digunakan untuk menganalisis topik ini adalah teori Kolaborasi Pemerintahan Menurut Ansell dan Gash (2007). Infoman yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 9 kelompok informan. Kemudian analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun peneliti bertindak sebagai instrument penelitian tunggal. Hasil/Temuan: hasil penelitian ini dilihat melalui konsep kolaborasi oleh Ansell dan Gash membuktikan bahwa, pada dimensi kondisi awal terlihat bahwa kolaborasi masih mulai pada tahap awal pelaksanaan, selanjutnya pada dimensi desain kelembagaan diketahui masih belum terdapat struktur kelembagaan dan pembagian tugas yang sempurna, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif sudah terlihat adanya inisiatif yang bagus dari kelapa daerah Kota Pontianak untuk pelaksanaan kolaborasi penyelesaian masalah gelandangan, terakhir pada dimensi proses kolaborasi masih belum dilakukan dengan maksimal mengingat belum adanya payung hukum yang menaunginya. Kesimpulan: Secara umum penanganan kasus gelandangan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pontianak melalui konsep kolaborasi masih belum optimal dan belum terlembagakan secara baik akibat ketimpangan sumber daya, absennya regulasi kolaboratif, dan minimnya dialog tatap muka antaraktor.
Kata Kunci: Gelandangan dan Pengemis, Penanganan, Kolaborasi