Detail Katalog

ID: 28714

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ARUS URBANISASI DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN / Raden Muhammad Aditya Wardana

Pengarang:
Raden Muhammad Aditya Wardana ; Ahmad Ripa’i

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Urbanisasi

Deskripsi Fisik:
16 : Ilus

Nomor Panggil:
307.243.072.4 RAD c

Control Number:
INLIS000000001191969

BIB ID:
0010-0126000414

Catatan

Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Urbanisasi di Kota Palembang terus meningkat dengan pesat, yang menyebabkan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengelola arus urbanisasi secara efektif, yang berkontribusi pada masalah seperti berkembangnya permukiman kumuh, meningkatnya pengangguran, dan degradasi lingkungan. Collaborative Governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Namun, ada kekurangan dalam efektivitas upaya kolaboratif ini, dengan hambatan yang meliputi masalah koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan prioritas yang berbeda antar pemangku kepentingan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama dalam penelitian ini adalah staf dari DISDUKCAPIL, KESBANGPOL, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kerangka teoritis yang digunakan adalah Collaborative Governance oleh Ansell & Gash (2008), dengan menilai proses kolaborasi
berdasarkan empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Collaborative Governance telah diimplementasikan, efektivitasnya masih tergolong sedang. Tantangan utama yang ditemukan meliputi ketidaksempurnaan rekonsiliasi data, rendahnya kesadaran publik mengenai pentingnya pengelolaan urbanisasi, dan masalah koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, penelitian ini juga menyoroti kontribusi positif dari
kolaborasi antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL dalam merumuskan strategi untuk menangani isu-isu yang terkait dengan urbanisasi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan kualitas Collaborative Governance dalam penanganan urbanisasi di Kota Palembang, sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, berinvestasi dalam infrastruktur, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkuat sistem pengendalian internal di instansi terkait. Selain itu, penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat
juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam mengelola urbanisasi.
Kata kunci: Collaborative Governance, Kolaborasi Pemangku Kepentingan, Pemerintah Kota Palembang, Pelayanan Publik, Urbanisasi.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00099/IPDN/2026`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001191969	1
005	`_`	`_`	20260118040915	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000414	3
245	`1`	`#`	$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ARUS URBANISASI DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN /$c Raden Muhammad Aditya Wardana	4
100	`_`	`#`	$a Raden Muhammad Aditya Wardana	5
300	`#`	`#`	$a 16 : $b Ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21605	7
700	`_`	`#`	$a Ahmad Ripa’i	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 307.243.072.4	10
084	`#`	`#`	$a 307.243.072.4 RAD c	11
650	`#`	`4`	$a Urbanisasi	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Urbanisasi di Kota Palembang terus meningkat dengan pesat, yang menyebabkan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengelola arus urbanisasi secara efektif, yang berkontribusi pada masalah seperti berkembangnya permukiman kumuh, meningkatnya pengangguran, dan degradasi lingkungan. Collaborative Governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Namun, ada kekurangan dalam efektivitas upaya kolaboratif ini, dengan hambatan yang meliputi masalah koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan prioritas yang berbeda antar pemangku kepentingan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama dalam penelitian ini adalah staf dari DISDUKCAPIL, KESBANGPOL, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kerangka teoritis yang digunakan adalah Collaborative Governance oleh Ansell & Gash (2008), dengan menilai proses kolaborasi berdasarkan empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Collaborative Governance telah diimplementasikan, efektivitasnya masih tergolong sedang. Tantangan utama yang ditemukan meliputi ketidaksempurnaan rekonsiliasi data, rendahnya kesadaran publik mengenai pentingnya pengelolaan urbanisasi, dan masalah koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, penelitian ini juga menyoroti kontribusi positif dari kolaborasi antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL dalam merumuskan strategi untuk menangani isu-isu yang terkait dengan urbanisasi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan kualitas Collaborative Governance dalam penanganan urbanisasi di Kota Palembang, sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, berinvestasi dalam infrastruktur, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkuat sistem pengendalian internal di instansi terkait. Selain itu, penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam mengelola urbanisasi. Kata kunci: Collaborative Governance, Kolaborasi Pemangku Kepentingan, Pemerintah Kota Palembang, Pelayanan Publik, Urbanisasi.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 18 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Raden Muhammad Aditya Wardana ; Ahmad Ripa’i Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Urbanisasi... Tahun 2025