Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan kurangnya koordinasi
antar pihak dan lemahnya penegakan regulasi terhadap pihak swasta dalam pelaksanaan kewenangan BPBD pada tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut menjadi fokus kajian, karena mengganggu efektivitas penanganan darurat tersebut. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis terhadap pelaksanaan kewenangan berdasarkan pada teori kewenangan Atmadja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (14 informan) dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut telah berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kesenjangan strata jabatan antara BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan stakeholder yang lain dan juga adanya campuraduk kepentingan dari elemen lain yang turut terlibat dalam penyelenggraraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Kesimpulan: Pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut telah berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.
Hal ini disebabkan karena kesenjangan strata jabatan antara BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan stakeholder yang lain dan juga adanya campuraduk kepentingan dari elemen lain yang turut terlibat dalam penyelenggraraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Penulis menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan rumusan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana karhtula dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal.
Kata kunci: Kewenangan BPBD, Tanggap Darurat, Analisis SWOT