Detail Katalog

ID: 28819

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PELAKSANAAN KEWENANGAN BPBD DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN / Muhammad Khalis Randani

Pengarang:
Muhammad Khalis Randani ; Ani Martini

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

bencana kebakaran

Deskripsi Fisik:
16

Nomor Panggil:
363.375 983 612 MUH p

Control Number:
INLIS000000001192071

BIB ID:
0010-0126000516

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan kurangnya koordinasi
antar pihak dan lemahnya penegakan regulasi terhadap pihak swasta dalam pelaksanaan kewenangan BPBD pada tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut menjadi fokus kajian, karena mengganggu efektivitas penanganan darurat tersebut. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis terhadap pelaksanaan kewenangan berdasarkan pada teori kewenangan Atmadja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (14 informan) dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut telah berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kesenjangan strata jabatan antara BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan stakeholder yang lain dan juga adanya campuraduk kepentingan dari elemen lain yang turut terlibat dalam penyelenggraraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Kesimpulan: Pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di
Kabupaten Tanah Laut telah berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kesenjangan strata jabatan antara BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan stakeholder yang lain dan juga adanya campuraduk kepentingan dari elemen lain yang turut terlibat dalam penyelenggraraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Penulis menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan rumusan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana karhtula dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal.
Kata kunci: Kewenangan BPBD, Tanggap Darurat, Analisis SWOT

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06697/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192071	1
005	`_`	`_`	20260120100123	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000516	3
245	`1`	`#`	$a PELAKSANAAN KEWENANGAN BPBD DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN /$c Muhammad Khalis Randani	4
100	`_`	`#`	$a Muhammad Khalis Randani	5
300	`#`	`#`	$a 16	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24526	7
700	`_`	`#`	$a Ani Martini	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 363.375 983 612	10
084	`#`	`#`	$a 363.375 983 612 MUH p	11
650	`#`	`4`	$a bencana kebakaran	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan kurangnya koordinasi antar pihak dan lemahnya penegakan regulasi terhadap pihak swasta dalam pelaksanaan kewenangan BPBD pada tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut menjadi fokus kajian, karena mengganggu efektivitas penanganan darurat tersebut. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis terhadap pelaksanaan kewenangan berdasarkan pada teori kewenangan Atmadja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (14 informan) dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut telah berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kesenjangan strata jabatan antara BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan stakeholder yang lain dan juga adanya campuraduk kepentingan dari elemen lain yang turut terlibat dalam penyelenggraraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Kesimpulan: Pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut telah berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kesenjangan strata jabatan antara BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan stakeholder yang lain dan juga adanya campuraduk kepentingan dari elemen lain yang turut terlibat dalam penyelenggraraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Penulis menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan rumusan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana karhtula dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Kata kunci: Kewenangan BPBD, Tanggap Darurat, Analisis SWOT	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 20 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya Muhammad Khalis Randani ; Ani Martini Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: bencana kebakaran... Tahun 2025