Fungsi Kepolisian

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya penyelenggaraan parkir liar di Kota Administrasi Jakarta Utara yang disebabkan peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan dengan tingginya aktivitas perekonomian yang tidak sebanding dengan ruang lahan parkir resmi yang ada. Sehingga, memicu masalah perparkiran yang kian kompleks mengarah pada aksi premanisme yang mengganggu ketertiban umum serta memperparah permasalahan lainnya, seperti kemacetan dan menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral oleh satu instansi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kolaborasi yang terbentuk antara Satpol PP dan Dishub dalam penertiban juru parkir liar di Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian kolaborasi antara Satpol PP dan Dishub dalam penertiban juru parkir liar di Kota Administrasi Jakarta Utara berlandaskan pada teori collaborative governance yang mencakup kondisi awal, desain instusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif diperoleh beberapa temuan. Kondisi awal penertiban juru parkir liar dihadapkan dengan ketimpangan sumber daya dan minimnya Sejarah kerja sama antara Satpol PP dan Dishub. Desain institusional dengan mekanisme koordinasi yang masih bersifat insidental dan belum terstruktur secara permanen. Kepemimpinan yang bersifat fasilitatif berhasil mendorong pelaksanaan teknis berjalan efektif, meski belum ada leading sector yang tegas sebagai fasilitator netral. Proses kolaboratif menghasilkan dampak positif, namun masih belum berkelanjutan karena belum adanya SOP dan struktur koordinasi formal yang mengikat. Sehingga, terhambat oleh budaya kerja sektoral, birokrasi vertikal, serta absennya fasilitator netral. Kesimpulan: Kolaborasi dalam penertiban juru parkir liar di Jakarta Utara telah berjalan secara teknis, namun belum optimal secara kelembagaan. Diperlukan penguatan melalui pembentukan forum koordinasi permanen, SOP bersama, dan kepemimpinan lintas sektor yang mampu menjembatani perbedaan kewenangan agar penertiban parkir liar dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Kata kunci: Collaborative Governance, Dinas Perhubungan, Juru Parkir Liar, Satpol PP