administrasi pemerintahan daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya aktivitas organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam dinamika politik lokal, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, menunjukkan urgensi pengawasan yang efektif untuk menjamin netralitas serta menjaga kualitas demokrasi. Namun dalam praktiknya, peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, serta koordinasi lintas lembaga yang belum maksimal. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bakesbangpol dalam melakukan pengawasan terhadap preferensi politik Ormas di Pilkada DKI Jakarta, mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan tersebut, serta merumuskan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dokumentasi, serta triangulasi sumber. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori peran dari Biddle & Thomas. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa Bakesbangpol menjalankan fungsi pengawasan secara persuasif dan partisipatif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada Ormas, namun terkendala pada aspek teknis dan koordinatif. Di sisi lain, Ormas terbukti memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan preferensi pemilih, terutama melalui pendekatan berbasis identitas sosial. Kesimpulan: Untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap aktivitas Ormas, Bakesbangpol perlu memperkuat kapasitas
kelembagaan, meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait seperti KPU dan Bawaslu, serta
mengembangkan sistem digital yang mampu memantau aktivitas Ormas secara real-time dan
transparan.
Kata Kunci: Ormas, Bakesbangpol, Pilkada