Pengelolaan Sampah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Palembang, sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan,
memiliki timbunan sampah paling banyak dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.
Diketahui data terakhir tahun 2023 timbunan sampah mencapai 439.815,66 ton. Hal ini dilatarbelakangi Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Palembang, sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan,
memiliki timbunan sampah paling banyak dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.
Diketahui data terakhir tahun 2023 timbunan sampah mencapai 439.815,66 ton. Hal ini dilatarbelakangi Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Palembang, sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan, memiliki timbunan sampah paling banyak dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Diketahui data terakhir tahun 2023 timbunan sampah mencapai 439.815,66 ton. Hal ini dilatarbelakangi karena Fasilitas pengolahan sampah di Kota Palembang yang masih sangat terbatas serta kurangnya infrastruktur. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Metode: Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang dipakai untuk melakukan analisis adalah teori Collaborative Governance oleh Alison Gash dan Chris Ansell(2008) yang memuat 4 dimensi utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung serta dilakukan triangulasi data dengan jumlah informan 7 orang. Analisis data penelitian mengacu pada konsep Mills dan Huberman, 1992 yaitu Data Reduction, Data Display, dan Conclusions: drawing/verifying. Hasil/Temuan: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palembang melakukan proses kolaborasi dengan pihak Masyarakat dan juga pihak ketiga dalam hal ini adalah bank sampah Sakura. Pada dimensi kondisi awal diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palembang menyadari akan pentingnya pemaksimalan sumberdaya dan pengetahuan sehingga pemerintah mengambil langkah collaborative governance untuk dilaksanakan, pada dimensi desain kelembagaan diketahui bahwa masing masing aktor kolaborasi memiliki kewenangan atau inklusivitas yang baik terbukti dengan adanya pembagian tugas yang jelas baik pemerintah, pihak swasta, maupun Masyarakat dan juga sudah ada dasar hukum yang jelas, pada dimensi kepemimpinan diketahui bahwa kepala dinas sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat, dimensi proses kolaborasi diketahui sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Kesimpulan: penerapan model governance kolaboratif di Kota Palembang dapat meningkatkan pengelolaan sampah, tetapi memerlukan perhatian pada semua dimensi yang telah diidentifikasi. Sehingga harapanya kedepan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat KataKunci:Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat.