Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah daerah merupakan aktor kunci dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Namun, masih tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayah menunjukkan adanya kesenjangan dalam kapasitas kelembagaan, keberlanjutan program, dan alokasi sumber daya. Meskipun berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan telah dijalankan, dampak jangka panjangnya belum signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif peran Dinas Sosial dalam mengelola isuisu kemiskinan secara langsung di tingkat daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, khususnya terkait strategi kelembagaan, pelaksanaan program, serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan hasil yang berkelanjutan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Teori yang digunakan adalah teori peran dari Biddle & Thomas sebagai kerangka analisis. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berkontribusi melalui program pemberdayaan ekonomi, penyaluran bantuan sosial, dan pelatihan masyarakat. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, inefisiensi birokrasi, dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Kesimpulan: Penguatan kolaborasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perbaikan responsivitas kelembagaan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Kata Kunci: Kemiskinan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan