Transportasi Perkotaan (Umum)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemacetan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh kota-kota besar, termasuk Kota Balikpapan. Masalah ini berdampak pada menurunnya efisiensi mobilitas dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui implementasi kebijakan transportasi umum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari operator angkutan kota, keterbatasan anggaran, dan jangkauan layanan yang belum merata. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan transportasi umum dalam mengatasi kemacetan di Kota Balikpapan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan metode snowball sampling, purposive sampling, dan accidental sampling. Data dianalisis menggunakan model kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori implementasi kebijakan oleh Knill dan Tosun (2020) menjadi dasar analisis. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan, dan Kepala Seksi Angkutan Orang Kota Balikpapan yang dipilih karena memiliki kewenangan dan pemahaman yang komprehensif. Informan tambahan seperti penumpang Bacitra dan penumpang angkutan kota yang masing – masing berjumlah lima orang serta sopir yang berjumlah satu orang dipilih melalui accidental sampling, sementara pengelola angkutan kota dipilih dengan snowball sampling untuk memahami resistensi dan dinamika internal terhadap kebijakan transportasi. Hasil/Temuan: Implementasi kebijakan transportasi umum di Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang cukup optimal, dengan empat dari enam dimensi kebijakan telah berjalan dengan baik, yaitu dimensi pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, dan desain kelembagaan. Namun, dimensi kapasitas administratif dan penerimaan sosial belum berjalan secara optimal. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah, integrasi teknologi dan infrastruktur modern, serta kolaborasi multipihak. Faktor penghambat meliputi resistensi pelaku transportasi konvensional, keterbatasan dana, dan distribusi layanan yang belum merata. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan transportasi umum di Balikpapan memerlukan penguatan kapasitas administratif dan peningkatan penerimaan sosial melalui edukasi publik. Perlu dilakukan perbaikan dalam rancangan sistem transportasi umum yang terintegrasi, peningkatan kualitas layanan, serta inovasi dalam pengelolaan dan pendanaan agar kebijakan berjalan lebih efektif dalam mengatasi kemacetan. Kata Kunci: implementasi, kebijakan, transportasi umum, kemacetan