Permasalahan Kependudukan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketidakpatuhan administratif di kalangan populasi migran menjadi tantangan signifikan bagi tata kelola perkotaan, terutama di wilayah yang mengalami arus masuk migran yang besar seperti Kota Jayapura. Penelitian ini mengkaji tata kelola kolaboratif melalui operasi yustisi kependudukan yang menargetkan pekerja migran. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi operasi yustisi kependudukan bagi pekerja migran. Metode: Studi berbasis eksplorasi menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama di Kota Jayapura dari pihak Satpol PP, Dukcapil, pekerja migran, dan tokoh masyarakat. Penggunaan teori Collaborative Governance dalam penelitian dengan data hasil wawancara dianalisis secara tematik dan dilakukan triangulasi dengan data observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi kondisi awal ditemukan sumber daya yang memadai dari pihak pelaksana namun adanya kendala keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan distribusi populasi migran; pada dimensi proses kolaborasi ditemukan minimnya keterlibatan sektor swasta; pada dimensi hasil sementara ditemukan koordinasi yang baik antara pihak pelaksana meskipun ditemukan sedikit kendala. Kesimpulan: Penelitian menyimpulkan bahwa kolaborasi operasi yustisi kependudukan bagi pekerja migran di Kota Jayapura telah berjalan efektif. Saran penelitian yakni perlunya penyediaan alokasi anggaran yang memadai agar selaras dengan realitas demografis dan pembentukan mekanisme integrasi sektor swasta formal, yang berdampak mengubah Kota Jayapura menjadi model kepatuhan administratif sambil menyeimbangkan penegakan dengan pertimbangan kesejahteraan migran. Kata kunci: Ketertiban, Kolaborasi Pemerintahan, Pekerja Migran