Administrasi Kependudukan

Permasalahan (GAP) : Pemerintah mulai menerapkan kebijakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital secara nasional pada pertengahan tahun 2022 dengan memanfaatkan digitalisasi, layanan aktivasi IKD diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat dalam pelaksanaan admnistrasi kependudukan, namun di Kota Pangkalpinang angka aktivasi masih rendah bertolak belakang dengan tingginya angka penggunaan gawai. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran riil implementasi strategi aktivasi IKD. Metode: Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Edward III (1990) yang menjelaskan 4 dimensi implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil/Temuan : Hasil Penelitian menunjukkan masih banyak hambatan dalam pelaksanaan strategi aktivasi identitas kependudukan digital dikota Pangkalpinang diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat,kurangnya sumber daya manusia. Kesimpulan : Implementasi srategi aktivasi identitas kependudukan digital di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung belum berjalan dengan maksimal karena karena masih terdapat banyak hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat,kurangnya sumber daya manusia untuk mengatasi hambatan ialah dengan lebih gencar melakukan sosialisasi serta melakukan layanan aktivasi IKD melalui program jemput bola. Kata Kunci: Implementasi, Strategi, Identitas Kependudukan Digital