Pelayanan Publik

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kubu Raya berhasil menempati posisi tiga terbaik di Provinsi Kalimantan Barat dan secara konsisten memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori “A” (sangat memuaskan) setiap bulannya pada tahun 2023. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam aspek pengawasan kebijakan, khususnya terkait pemahaman masyarakat terhadap layanan pengaduan dan penerapan sanksi yang belum terstruktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan MPP serta identifikasi faktor-faktor yang mendukung kualitas layanan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan pengendalian kebijakan Mal Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Kubu Raya, serta mengidentifikasi faktor pendukung keberlanjutan kualitas layanan. Metode: Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur (purposive dan accidental sampling), observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian kebijakan MPP meliputi tiga dimensi utama, yaitu: (1) monitoring kebijakan, (2) evaluasi kebijakan, dan (3) pemberian ganjaran. Mekanisme pengawasan berjalan cukup baik, namun masih terdapat kelemahan dalam layanan pengaduan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat dan penerapan sanksi yang bersifat informal. Di sisi lain, MPP menunjukkan perubahan signifikan dalam penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kepuasan masyarakat. Faktor pendukung utama keberhasilan layanan meliputi lokasi strategis, fasilitas yang nyaman dan lengkap, keragaman layanan, serta kolaborasi dengan berbagai instansi. Kesimpulan: Pengawasan dan pengendalian kebijakan MPP di Kabupaten Kubu Raya secara umum telah berjalan baik, namun masih membutuhkan perbaikan pada aspek layanan pengaduan dan penegakan sanksi. Keberhasilan MPP didukung oleh sejumlah faktor strategis yang perlu dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut untuk menjamin keberlanjutan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Kata Kunci: Mal Pelayanan Publik, Pengawasan Kebijakan, Kualitas Pelayanan.