Detail Katalog
ID: 29100Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN LEMBATA / KEVIN CAFASUS DULI V.L WEJAK
Pengarang:
KEVIN CAFASUS DULI V.L WEJAK ; Tun Huseno
KEVIN CAFASUS DULI V.L WEJAK ; Tun Huseno
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
2025
Subjek
administrasi pemerintahan daerah
Deskripsi Fisik:
18
18
Nomor Panggil:
352.150 959 868 51 KEV p
352.150 959 868 51 KEV p
Control Number:
INLIS000000001192332
INLIS000000001192332
BIB ID:
0010-0126000777
0010-0126000777
Catatan
Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya
penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi kendala teknis sistem, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya koordinasi antarpihak terkait. Padahal, SIPD diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling dari BAPELITBANGDA dan BKAD Kabupaten Lembata. Teori yang digunakan adalah Implementasi dari Richardus Eko Indrajit (2016), yang mencakup tiga dimensi: Elemen Support (Pendukung), Elemen Capacity (Kapasitas), dan Elemen Value (Manfaat). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD masih belum berjalan optimal. Hambatan utama terletak pada gangguan teknis aplikasi, kurangnya pemahaman operator di OPD, dan keterbatasan jaringan internet serta perangkat teknologi. Selain itu, koordinasi antar-SKPD sering tidak sinkron, menyebabkan keterlambatan dalam
penyusunan dan pengajuan dokumen APBD. Upaya yang telah dilakukan meliputi pelatihan teknis, pendampingan, serta pembenahan prosedur internal, meskipun hasilnya belum maksimal. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam teori e-government Harvard JFK School, yaitu dukungan (support), kapasitas (capacity), dan nilai manfaat (value). Ketiganya perlu diperkuat agar SIPD benar-benar dapat menjadi solusi pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
Kata kunci: SIPD, APBD, Pemerintah Daerah, E-Government, Kabupaten Lembata.
penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi kendala teknis sistem, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya koordinasi antarpihak terkait. Padahal, SIPD diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling dari BAPELITBANGDA dan BKAD Kabupaten Lembata. Teori yang digunakan adalah Implementasi dari Richardus Eko Indrajit (2016), yang mencakup tiga dimensi: Elemen Support (Pendukung), Elemen Capacity (Kapasitas), dan Elemen Value (Manfaat). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD masih belum berjalan optimal. Hambatan utama terletak pada gangguan teknis aplikasi, kurangnya pemahaman operator di OPD, dan keterbatasan jaringan internet serta perangkat teknologi. Selain itu, koordinasi antar-SKPD sering tidak sinkron, menyebabkan keterlambatan dalam
penyusunan dan pengajuan dokumen APBD. Upaya yang telah dilakukan meliputi pelatihan teknis, pendampingan, serta pembenahan prosedur internal, meskipun hasilnya belum maksimal. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam teori e-government Harvard JFK School, yaitu dukungan (support), kapasitas (capacity), dan nilai manfaat (value). Ketiganya perlu diperkuat agar SIPD benar-benar dapat menjadi solusi pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
Kata kunci: SIPD, APBD, Pemerintah Daerah, E-Government, Kabupaten Lembata.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06831/IPDN/2025 |
|
Baca di tempat | Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001192332 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260122014930 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0126000777 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN LEMBATA /$c KEVIN CAFASUS DULI V.L WEJAK | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a KEVIN CAFASUS DULI V.L WEJAK | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 18 | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24060 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Tun Huseno | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 352.150 959 868 51 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 352.150 959 868 51 KEV p | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a administrasi pemerintahan daerah | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi kendala teknis sistem, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya koordinasi antarpihak terkait. Padahal, SIPD diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling dari BAPELITBANGDA dan BKAD Kabupaten Lembata. Teori yang digunakan adalah Implementasi dari Richardus Eko Indrajit (2016), yang mencakup tiga dimensi: Elemen Support (Pendukung), Elemen Capacity (Kapasitas), dan Elemen Value (Manfaat). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD masih belum berjalan optimal. Hambatan utama terletak pada gangguan teknis aplikasi, kurangnya pemahaman operator di OPD, dan keterbatasan jaringan internet serta perangkat teknologi. Selain itu, koordinasi antar-SKPD sering tidak sinkron, menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan pengajuan dokumen APBD. Upaya yang telah dilakukan meliputi pelatihan teknis, pendampingan, serta pembenahan prosedur internal, meskipun hasilnya belum maksimal. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam teori e-government Harvard JFK School, yaitu dukungan (support), kapasitas (capacity), dan nilai manfaat (value). Ketiganya perlu diperkuat agar SIPD benar-benar dapat menjadi solusi pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Kata kunci: SIPD, APBD, Pemerintah Daerah, E-Government, Kabupaten Lembata. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 22 Jan 2026