Kebijakan Pengupahan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penetapan upah minimum kota (UMK) merupakan salah satu kebijakan untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja, namun besaran UMK Batam belum mampu mengimbangi tingginya biaya hidup yang ada. Selain itu, proses formulasi kebijakan UMK yang melibatkan Dewan Pengupahan masih diwarnai oleh dinamika kelembagaan yang kompleks. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis dinamika kelembagaan dalam proses formulasi UMK, khususnya di kota Batam masih tergolong minim. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisisdinamika kelembagaan dalam proses formulasi kebijakan penetapan UMK Batam. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori kelembagaan Arshed. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara (5 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Penulis menemukan bahwa formulasi kebijakan UMK Batam masih dihadapkan pada dinamika perbedaan kepentingan antaraktor, regulasi yang tidak konsisten. Kesimpulan: Dewan pengupahan sebagai kelembagaan utama dalam formulasi penetapan UMK Batam memiliki peran strategis dalam menjembatani perbedaan kepentingan, sehingga perlu penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi peran dewan pengupahan serta regulasi yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja kota Batam. Kata Kunci: Kelembagaan, Formulasi Kebijakan, Upah Minimum, Dewan Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja.