Toleransi Sosial

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keragaman sosial yang meningkat di kota multikultural seperti Singkawang menuntut tata kelola yang efektif untuk mengelola pluralisme dan membangun toleransi. Namun, koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali terfragmentasi sehingga membatasi potensi terciptanya harmoni sosial yang inklusif. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan pelaksanaan collaborative governance sebagai strategi membangun kota toleran melalui kerjasama lintas sektor. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam mewujudkan kota toleran di Singkawang, dengan fokus pada partisipasi pemangku kepentingan, kemitraan kelembagaan, pengambilan keputusan demokratis, desentralisasi, jaringan sosial, dan adaptabilitas kebijakan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami interaksi sosial dan praktik tata kelola secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 informan yang dipilih secara purposif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat,
organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil, serta analisis dokumen dan observasi lapangan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance di Singkawang telah terwujud melalui partisipasi aktif, kemitraan lintas sektor, pengambilan keputusan yang transparan, dan pelaksanaan kebijakan yang adaptif. Namun, tantangan seperti ketimpangan keterlibatan pemangku kepentingan, keterbatasan kelembagaan, dan kesenjangan koordinasi masih ditemukan. Kesimpulan: Collaborative governance di Singkawang memberikan kontribusi positif terhadap toleransi sosial, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan inklusivitas, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang fleksibel agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Toleransi, Pemerintah Daerah