Detail Katalog

ID: 29229

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN / M. Reyhan Akbar Mahasatya

Pengarang:
M. Reyhan Akbar Mahasatya ; Adfin Rochmad Baidhowah

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Kesejahteraan Sosial

Deskripsi Fisik:
13

Nomor Panggil:
361.598 161 62 M. c

Control Number:
INLIS000000001192460

BIB ID:
0010-0126000905

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, ketidaktepatan sasaran dan rendahnya proporsi penerima bantuan sosial terhadap
jumlah penduduk miskin menjadi tantangan utama dalam efektivitas program tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial di Kecamatan Sako. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pihak penyalur, dan masyarakat penerima manfaat belum optimal. Meskipun terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun, masih banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Beberapa faktor penghambat antara lain ketidaksesuaian data penerima, rendahnya transparansi dalam pendataan, dan belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan lokal. Sebagai bentuk perbaikan, dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, serta penyusunan ulang mekanisme penyaluran bantuan sosial sesuai dengan regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022. Kesimpulan: Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan bantuan sosial untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kecamatan Sako.
Kata kunci: kemiskinan, bantuan sosial, collaborative governance, Kecamatan Sako, Kota Palembang

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06900/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192460	1
005	`_`	`_`	20260126012534	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126000905	3
245	`1`	`#`	$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN /$c M. Reyhan Akbar Mahasatya	4
100	`_`	`#`	$a M. Reyhan Akbar Mahasatya	5
300	`#`	`#`	$a 13	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24559	7
700	`_`	`#`	$a Adfin Rochmad Baidhowah	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 361.598 161 62	10
084	`#`	`#`	$a 361.598 161 62 M. c	11
650	`#`	`4`	$a Kesejahteraan Sosial	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, ketidaktepatan sasaran dan rendahnya proporsi penerima bantuan sosial terhadap jumlah penduduk miskin menjadi tantangan utama dalam efektivitas program tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial di Kecamatan Sako. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pihak penyalur, dan masyarakat penerima manfaat belum optimal. Meskipun terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun, masih banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Beberapa faktor penghambat antara lain ketidaksesuaian data penerima, rendahnya transparansi dalam pendataan, dan belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan lokal. Sebagai bentuk perbaikan, dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, serta penyusunan ulang mekanisme penyaluran bantuan sosial sesuai dengan regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022. Kesimpulan: Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan bantuan sosial untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kecamatan Sako. Kata kunci: kemiskinan, bantuan sosial, collaborative governance, Kecamatan Sako, Kota Palembang	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 26 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya M. Reyhan Akbar Mahasatya ; Adfin Rochmad Baidhowah Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Kesejahteraan Sosial... Tahun 2025