Detail Katalog
ID: 29233Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BIREUEN / Muhammad Fathur Syidky
Pengarang:
Muhammad Fathur Syidky ; Ikhbaluddin
Muhammad Fathur Syidky ; Ikhbaluddin
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
2025
Subjek
Administrasi Pemerintahan Daerah
Deskripsi Fisik:
11
11
Nomor Panggil:
352.150 959 811 43 MUH k
352.150 959 811 43 MUH k
Control Number:
INLIS000000001192464
INLIS000000001192464
BIB ID:
0010-0126000909
0010-0126000909
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, dimana Kabupaten Bireuen memperoleh nilai indeks sebesar 2,12 dan berpredikat cukup. Nilai indeks tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Kota Lhoksemawe sebagai Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Meskipun dalam penerapan SPBE Pemerintah Kabuapten Bireuen sudah melibatkan pihak ketiga untuk berkolaborasi, akan tetapi nyatanya dalam penerapan SPBE belum optimal di Kabupaten Bireuen. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi yang telah berjalan di Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen dalam penerapan SPBE. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Diskominsa, tenaga ahli TI, dan perwakilan masyarakat, dan studi juga menggunakan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Data dianalisis menggunakan konsep collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Kepemimpinan Fasilitatif dan Desain Kelembagaan belum berjalan dengan baik. Adapun pada dimensi Kondisi Awal terdapat kesenjangan dimana pemerintah lebih dominan daripada aktor lainnya. Sedangkan pada dimensi Proses Kolaborasi sudah berjalan dengan baik, hanya saja dialog dilaksanakan secara visit ke perangkat daerah terkait, dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Serta setiap
aplikasi layanan digital di Perangkat Daerah belum terintegrasi dan dikelola secara terpisah. Kesimpulan: Kolaborasi pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, memastikan integrasi sistem yang baik, dan membangun komitmen dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis menjadi penting agar setiap pihak memiliki visi yang sama dalam transformasi digital
pemerintahan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi forum kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat guna memperluas partisipasi dan inovasi.
Kata kunci: Kolaborasi Pemerintah, Pelayanan Publik, SPBE.
aplikasi layanan digital di Perangkat Daerah belum terintegrasi dan dikelola secara terpisah. Kesimpulan: Kolaborasi pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, memastikan integrasi sistem yang baik, dan membangun komitmen dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis menjadi penting agar setiap pihak memiliki visi yang sama dalam transformasi digital
pemerintahan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi forum kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat guna memperluas partisipasi dan inovasi.
Kata kunci: Kolaborasi Pemerintah, Pelayanan Publik, SPBE.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06904/IPDN/2025 |
|
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001192464 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260126025433 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0126000909 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BIREUEN /$c Muhammad Fathur Syidky | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Muhammad Fathur Syidky | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 11 | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22074 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Ikhbaluddin | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 352.150 959 811 43 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 352.150 959 811 43 MUH k | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Administrasi Pemerintahan Daerah | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, dimana Kabupaten Bireuen memperoleh nilai indeks sebesar 2,12 dan berpredikat cukup. Nilai indeks tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Kota Lhoksemawe sebagai Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Meskipun dalam penerapan SPBE Pemerintah Kabuapten Bireuen sudah melibatkan pihak ketiga untuk berkolaborasi, akan tetapi nyatanya dalam penerapan SPBE belum optimal di Kabupaten Bireuen. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi yang telah berjalan di Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen dalam penerapan SPBE. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Diskominsa, tenaga ahli TI, dan perwakilan masyarakat, dan studi juga menggunakan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Data dianalisis menggunakan konsep collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Kepemimpinan Fasilitatif dan Desain Kelembagaan belum berjalan dengan baik. Adapun pada dimensi Kondisi Awal terdapat kesenjangan dimana pemerintah lebih dominan daripada aktor lainnya. Sedangkan pada dimensi Proses Kolaborasi sudah berjalan dengan baik, hanya saja dialog dilaksanakan secara visit ke perangkat daerah terkait, dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Serta setiap aplikasi layanan digital di Perangkat Daerah belum terintegrasi dan dikelola secara terpisah. Kesimpulan: Kolaborasi pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, memastikan integrasi sistem yang baik, dan membangun komitmen dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis menjadi penting agar setiap pihak memiliki visi yang sama dalam transformasi digital pemerintahan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi forum kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat guna memperluas partisipasi dan inovasi. Kata kunci: Kolaborasi Pemerintah, Pelayanan Publik, SPBE. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 26 Jan 2026