pajak daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun Pemerintah Kota Binjai telah menerapkan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPARDA) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi, realisasi penerimaan masih belum optimal. Peningkatan capaian pendapatan memang terjadi sejak penerapan SIMPARDA, namun persentaserealisasi belum mencapai angka ideal di atas 80% yang dianggap sebagai realisasi yang baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan yang dapat dimaksimalkan melalui teknologi informasi dengan hasil aktual yang masih di bawah ekspektasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIMPARDA dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kota Binjai. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada konsep implementasi menurut David C. Korten (1984) yang mencakup tiga dimensi: organisasi, program, dan pemanfaat. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMPARDA telah membawa kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Namun, efektivitasnya masih belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan akses oleh masyarakat umum dan masih terbatas pada pegawai internal. Hambatan lainnya meliputi kurangnya penguasaan teknologi oleh pegawai dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak secara tepat waktu. Kesimpulan: Implementasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPARDA) di Kota Binjai telah berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sistem ini membuat proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau oleh instansi terkait. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta belum diterapkannya sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Pemerintah Kota Binjai telah menanggapi tantangan ini melalui sosialisasi, pelatihan teknis, perluasan layanan digital, dan pemberian insentif. Dengan peningkatan kapasitas internal dan keterlibatan publik yang lebih luas, SIMPARDA berpotensi besar mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Kata Kunci: Sistem Informasi Pajak, Retribusi Daerah, SIMPARDA, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Pendapatan, Kota Binjai.