Administrasi pemerintahan umum dan pengawasan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada seringnya terjadi serangan siber pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan tidak adanya data serangan siber yang spesifik pada suatu instansi pemerintah di Indonesia. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis ancaman siber yang menargetkan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan menganalisis motif di balik serangan-serangan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif menggunakan klasifikasi MITRE ATT&CK yang mana datanya bersumber dari laporan Pusdatin. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu serangan siber yang paling sering terjadi adalah Distributed Denial of Service (DoS) dan Vulnerability Scanning yang mana motif pelaku serangan siber adalah gangguan operasional pemerintahan, eksploitasi kerentanan sistem, dan pencurian atau manipulasi data sensitif. Kesimpulan: Klasifikasi insiden menggunakan kerangka MITRE ATT&CK menunjukkan bahwa DoS dan vulnerability scanning merupakan vektor serangan utama terhadap Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.Pemahaman motif—mulai dari upaya mengganggu layanan hingga mengeksfiltrasi data—menjadi dasar penting untuk merancang strategi keamanan siber yang lebih menyeluruh. Disarankan agar pemerintah memperkuat monitoring real-time, menerapkan manajemen patch yang ketat, dan meningkatkan kesadaran siber melalui pelatihan bagi seluruh pegawai untuk memperkuat ketahanan sistem administrasi publik digital. Kata kunci: Cyber Threats, E-Government, Dos Attacks, Vulnerability Scanning, Information Security