Pajak dan Perpajakan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya sosialisasi, dan fasilitas yang tidak memadai di daerah terpencil. Tantangan ini menyoroti pentingnya implementasi kebijakan yang efektif dan sistem yang efisien untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, dokumentasi, dan observasi. Teori implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai dasar analisis, dengan fokus pada empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa MPP telah meningkatkan kualitas pelayanan melalui Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan belum optimal. Komunikasi antar unit kerja masih tidak konsisten, keterbatasan sumber daya seperti sistem informasi dan tenaga teknis menjadi kendala, dan tidak ada insentif yang cukup bagi pelaksana kebijakan. Meski demikian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti digitalisasi layanan, program pemutihan pajak, dan optimalisasi peraturan daerah untuk mengatasi hambatan tersebut. Kesimpulan: Kebijakan pemungutan PKB telah berkontribusi terhadap peningkatan PAD, namun efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai tantangan, termasuk masalah teknis, keterbatasan SDM, dan komunikasi yang tidak konsisten. Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Inovasi Pelayanan Publik; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Pendapatan Asli Daerah (PAD); Kalimantan Selatan; Transformasi Digital