Hukum Perlindungan Anak

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Kendari dalam tiga tahun terakhir menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Namun demikian, terjadi ketimpangan antara penghargaan yang diperoleh dengan realitas di lapangan, yakni tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahun, tercatat 47 kasus pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA, khususnya pada klaster perlindungan khusus, belum berjalan secara optimal. Permasalahan ini menjadi krusial karena bentuk-bentuk kekerasan seperti seksual, fisik, dan psikis banyak terjadi pada anak usia sekolah, yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari pemerintah daerah. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak, khususnya pada klaster perlindungan khusus, yang bersifat kompleks dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena mampu menggambarkan secara menyeluruh fenomena sosial, dinamika kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya melalui perspektif pelaku kebijakan dan masyarakat yang terdampak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara mendalam dengan
informan kunci dan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan resmi, berita, dan data dari instansi terkait. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan KLA klaster perlindungan khusus. Selanjutnya digunakan teknik snowball sampling untuk menjangkau informan lain yang relevan berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Teknik accidental sampling juga digunakan untuk
memperoleh perspektif masyarakat secara umum, terutama korban atau orang tua korban kekerasan anak. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan maupun dampak dari kebijakan tersebut. Data dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan fokus utama pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari serta beberapa sekolah, puskesmas, dan lingkungan masyarakat yang relevan. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Januari 2025. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KLA klaster perlindungan khusus di Kota Kendari belum berjalan optimal. Pada dimensi karakteristik masalah ditemukan peningkatan kasus kekerasan anak yang korbannya berada dalam usia anak sekolah sehingga menunjukkan masalah yang mendesak. Kemudian
karakteristik kebijakan dimana anggaran dana yang belum teroptimalkan dengan baik serta dimensi lingkungan kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Terdapat beberapa faktor penghambat yakni sosialisasi yang kurang merata, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan peningkatan kasus kekerasan masih terus terjadi di Kota Kendari. Sedangkan faktor pendukungnya yakni komitmen pemerintah daerah Kota Kendari dalam mendukung program, keterlibatan berbagai pihak, serta regulasi yang mendukung. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang meningkat setiap tahun, lemahnya pemanfaatan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kendala utama dalam implementasi kebijakan meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meski demikian, terdapat faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah, keterlibatan lintas sektor, serta keberadaan regulasi yang mendukung kebijakan Kota Layak Anak.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Khusus, Kota Layak Anak