Permasalahan Orang Miskin (Kemiskinan)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup secara layak, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan angka 11,90% pada tahun
2022. Penurunan menjadi 11,78% pada tahun 2023. Setelah itu, pada tahun 2024 persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,97%. dalam tiga tahun terakhir angka kemiskinan di Provinsi Sumatera
Selatan masih diatas rata-rata kemiskinan nasional. Sehingga dibutuhkan langkah efektif melalui keterlibatan aktor diluar pemerintahan sehingga konsep collaborative governance dilakukan. Tujuan: Untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada informan yang dipilih berdasarkan keikutsertaannya dalam penangulangan kemiskinan. Adapun jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 7. Pelaksanaan analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan
juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan pada dimensi kondisi awal dengan tiga indikatornya didapatkan bahwa terdapat masalah pada salah satu indikator yaitu insentif. Pada dimensi desain kelembagaan dengan indikator aturan jelas dan transparansi sudah berjalan dengan baik. Setelah itu, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif juga berjalan dengan baik. Setelah itu, pada dimensi proses kolaborasi dengan kelima indikatornya menunjukkan hasil yang baik. Setelah itu, pada dimensi tepat kebijakan, kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan. Setelah itu, dimensi tepat pelaksanaan, indikatornya berjalan dengan baik yaitu dengan adanya kolaborasi antar pemerintah, masyarakat dan CSR. Setelah itu, dimensi tepat target, terdapat permasalahan pada kesiapan targer intervensi. Setelah itu, dimensi tepat lingkungan kebijakan,
yaitu eksternal dan internal, hal ini menunjukkan adanya masalah yang terjadi pada lingkungan eksternal kebijakan. Kesimpulan: Kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta (CSR), dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan masih menghadapi ketidakseimbangan sumber daya, kurangnya insentif, serta belum optimalnya partisipasi stakeholders tertentu. Meski demikian, desain kelembagaan dan sejarah kerja sama yang baik menjadi faktor pendukung. Penelitian ini berkontribusi terhadap kolaborasi dalam kebijakan publik dan memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan sinergi antar aktor dalam penanggulangan kemiskinan.
Kata Kunci:Collaborative Governance, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Kebijakan Publik