Manajemen Personalia

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja lembaga pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan administrasi kepegawaian, dihadapkan pada tantangan signifikan yang bersumber dari keterbatasan internal. Di Kabupaten Minahasa, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menghadapi isu-isu seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, sistem administrasi kepegawaian yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, perubahan regulasi yang sering terjadi, serta variasi pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap aturan-aturan baru. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada kinerja yang belum optimal, khususnya dalam hal ketepatan waktu, produktivitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas administrasi. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji kinerja sektor publik secara umum, manajemen sumber daya manusia, dan dampak e-government, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam analisis komprehensif dan kontekstual yang secara holistik meneliti interaksi berbagai faktor penghambat ini dalam satu entitas BKD di daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BKD Kabupaten Minahasa dalam pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal. Faktor-faktor penghambat utama yang teridentifikasi meliputi inkonsistensi kompetensi sumber daya manusia, dukungan infrastruktur yang belum memadai, sistem administrasi yang masih banyak bersifat manual dan belum terintegrasi secara digital, tantangan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang sering, dan variasi tingkat pemahaman ASN. Meskipun BKD telah melakukan berbagai upaya seperti penataan SDM, optimalisasi pemanfaatan sarana, dan sosialisasi rutin aturan baru, upaya-upaya ini masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam metodologi dan jangkauannya, untuk secara signifikan memperbaiki kinerja keseluruhan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan dan pelayanan administrasi kepegawaian di BKD Kabupaten Minahasa masih belum optimal akibat berbagai tantangan internal yang kompleks dan multifaset. Untuk mencapai peningkatan kinerja, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap penempatan sumber daya manusia, optimalisasi strategis pemanfaatan sarana dan prasarana, percepatan integrasi digital sistem administrasi, diseminasi dan internalisasi perubahan regulasi yang lebih efektif, serta pelatihan interaktif yang lebih intensif untuk memperdalam pemahaman ASN. Penerapan perbaikan ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan BKD. Kata Kunci: BKD, Kinerja Pelayanan, Administrasi Kepegawaian