Detail Katalog
ID: 29574Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
DE-AMALGAMASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH: Potensi Pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor di Era Moratorium / Zeafa Abdul Rozaaq
Pengarang:
Zeafa Abdul Rozaaq ; Fadhli Zul Fauzi
Zeafa Abdul Rozaaq ; Fadhli Zul Fauzi
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Jatinangor :
Jatinangor :
Tahun Terbit:
2025
2025
Subjek
administrasi pemerintahan
Deskripsi Fisik:
11 : Ilus
11 : Ilus
Nomor Panggil:
353.859 824 11 ZEA d
353.859 824 11 ZEA d
Control Number:
INLIS000000001192805
INLIS000000001192805
BIB ID:
0010-0126001250
0010-0126001250
Catatan
Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penulis berfokus pada kesiapan Calon Daerah Persiapan Bogor Timur dalam pemekaran wilayah di era moratorium dan peran elit politik dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor di era moratorium. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kesiapan Calon Daerah Bogor Timur dalam Pemekaran Wilayah di Era Moratorium. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tekhnik pengumpulan data dilakukan bersama 7 informan serta observasi peneliti di lapangan dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kesiapan yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan Calon Daerah Persiapan mulai dari Lokasi Ibu kota, Struktur Badan/Lembaga, pembagian tugas, Sumber Daya ASN, Dukungan masyarakat terhadap pemekaran, kelayakan dari Calon daerah persiapan dari segi Finansial, Ekonomi, Masyarakat, dan Lingkungan, perkiraan pembiayaan yang ditimbulkan dan alokasi dana akibat dari pemekaran serta konflik yang akan terjadi apabila pemekaran terjadi. Peran aktor politik dalam proses pemekaran memegang peran penting dalam terciptanya atau terwujudnya pemekaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya langkah yang berani yang dilakukan oleh elit politik yang menggagas untuk melakukan konsolidasi dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan keinginan masyarakat Bogor Timur terkait dengan pemekaran wilayah dan menjadikan Bogor Timur sebagai Kabupaten Bogor Timur. Kesimpulan: DE-AMALGAMASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH: Potensi Pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor di Era Moratorium dengan menggunakan teori (Dollery et al., 2011) yang memiliki 5 dimensi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan Calon Daerah Persiapan dapat dikatakan layak untuk dimekarkan dan dukungan elit politik yang sangat baik namun masih terkendala dengan moratorium. Kata kunci: De-amalgamasi, Pemekaran Wilayah, Pemerintahan Daerah, Bogor Timur, Moratorium
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
07186/IPDN/2025 |
|
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001192805 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260129095235 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0126001250 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a DE-AMALGAMASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH: Potensi Pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor di Era Moratorium /$c Zeafa Abdul Rozaaq | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Zeafa Abdul Rozaaq | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 11 : $b Ilus | 6 |
| 700 | _ |
# |
$a Fadhli Zul Fauzi | 7 |
| 260 | # |
# |
$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 | 8 |
| 082 | # |
# |
$a 353.859 824 11 | 9 |
| 084 | # |
# |
$a 353.859 824 11 ZEA d | 10 |
| 650 | # |
4 |
$a administrasi pemerintahan | 11 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penulis berfokus pada kesiapan Calon Daerah Persiapan Bogor Timur dalam pemekaran wilayah di era moratorium dan peran elit politik dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor di era moratorium. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kesiapan Calon Daerah Bogor Timur dalam Pemekaran Wilayah di Era Moratorium. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tekhnik pengumpulan data dilakukan bersama 7 informan serta observasi peneliti di lapangan dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kesiapan yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan Calon Daerah Persiapan mulai dari Lokasi Ibu kota, Struktur Badan/Lembaga, pembagian tugas, Sumber Daya ASN, Dukungan masyarakat terhadap pemekaran, kelayakan dari Calon daerah persiapan dari segi Finansial, Ekonomi, Masyarakat, dan Lingkungan, perkiraan pembiayaan yang ditimbulkan dan alokasi dana akibat dari pemekaran serta konflik yang akan terjadi apabila pemekaran terjadi. Peran aktor politik dalam proses pemekaran memegang peran penting dalam terciptanya atau terwujudnya pemekaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya langkah yang berani yang dilakukan oleh elit politik yang menggagas untuk melakukan konsolidasi dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan keinginan masyarakat Bogor Timur terkait dengan pemekaran wilayah dan menjadikan Bogor Timur sebagai Kabupaten Bogor Timur. Kesimpulan: DE-AMALGAMASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH: Potensi Pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor di Era Moratorium dengan menggunakan teori (Dollery et al., 2011) yang memiliki 5 dimensi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan Calon Daerah Persiapan dapat dikatakan layak untuk dimekarkan dan dukungan elit politik yang sangat baik namun masih terkendala dengan moratorium. Kata kunci: De-amalgamasi, Pemekaran Wilayah, Pemerintahan Daerah, Bogor Timur, Moratorium | 12 |
| 856 | # |
# |
$a - | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 29 Jan 2026