Anggaran Administrasi Negara

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Namun demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan penting terkait penatausahaan aset tetap, antara lain aset yang tidak dapat ditemukan, kondisi aset yang rusak berat, hingga barang habis pakai yang tercatat sebagai aset tetap. Selain itu, permasalahan sengketa tanah yang belum terselesaikan juga menjadi indikator
lemahnya pengelolaan data dan kepemilikan aset. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penatausahaan aset tetap melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan strategi perbaikan oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode deduktif berdasarkan teori (Suwanda, 2013). Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa penerapan SIMDA
BMD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meningkatkan sistem pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap secara lebih terstruktur dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, masih terdapat kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis pengelolaan aset, kurang optimalnya koordinasi antar OPD, serta ketidaksesuaian data aset di lapangan dengan yang tercatat dalam sistem. Selain itu, proses inventarisasi masih menghadapi hambatan fisik dan yuridis, seperti aset yang tidak ditemukan, aset rusak berat, dan aset yang belum bersertifikat atau memiliki dokumen kepemilikan yang jelas. Pelaporan aset tetap juga belum konsisten dan sering terlambat, sehingga menghambat proses konsolidasi data dan validasi internal. Kesimpulan: Penelitian ini menemukan bahwa penerapan SIMDA BMD oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membantu meningkatkan sistem pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap secara lebih terstruktur dan terintegrasi antar OPD. Namun, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis penatausahaan aset, lemahnya koordinasi antar OPD, serta ketidaksesuaian antara data fisik dengan data sistem. Inventarisasi aset juga menghadapi kendala fisik dan yuridis, seperti aset yang hilang, rusak
berat, serta belum bersertifikat. Proses pelaporan masih mengalami keterlambatan dan inkonsistensi data yang berdampak pada validitas laporan. Dengan demikian, keberhasilan penatausahaan aset tetap melalui SIMDA BMD sangat bergantung pada kesiapan SDM, kepatuhan terhadap regulasi, serta sinergi antar unit kerja.
Kata kunci: Penatausahaan Aset Tetap, SIMDA BMD, Opini WTP