Unit Menengah Administrasi Daerah

Permasalahan: Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai, dengan fokus pada penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Latar belakang penelitian menyoroti pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, namun juga menekankan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan digital di daerah terpencil seperti Kabupaten Dogiyai. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan e-government, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam menghadapi tantangan tersebut. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dan teori pelayanan publik sebagai landasan teoretis, serta menganalisis implementasi e-government berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: dukungan, kapasitas, dan nilai. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai masih menghadapi berbagai kendala. Dari dimensi dukungan, ditemukan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet yang belum merata, dukungan kebijakan yang belum maksimal, serta keterbatasan anggaran. Pada dimensi kapasitas, sumber daya
manusia belum memiliki literasi digital yang memadai, sehingga pelayanan berbasis digital belum berjalan optimal. Sementara itu, dari dimensi nilai, meskipun aplikasi IKD berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan, rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi membuat manfaatnya belum dirasakan secara luas. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek infrastruktur, SDM, kebijakan, dan partisipasi masyarakat untuk menunjang keberhasilan implementasi e-government di wilayah ini. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan e-government di Kabupaten Dogiyai, khususnya melalui aplikasi IKD, masih belum berjalan secara optimal. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi, baik dalam aspek penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan kebijakan pendukung, maupun pelibatan aktif masyarakat dalam proses digitalisasi pelayanan publik.
Kata kunci: E-Government, Pelayanan Publik, IKD, Transformasi Digital, Implementasi Kebijakan, Disdukcapil, Dogiyai