Detail Katalog

ID: 29592

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENINGKATKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MENGHADAPI PILKADA KABUPATEN PANDEGLANG 2024 / M. Putra Alfahri

Pengarang:
M. Putra Alfahri ; Meliasta Hapri Tarigan

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Jatinangor :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Pemilihan Umum

Deskripsi Fisik:
15 : Ilus

Nomor Panggil:
324.609 598 231 1 M. p

Control Number:
INLIS000000001192821

BIB ID:
0010-0126001266

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk
mengambil judul ini ialah bagaimana Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN
menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024. Tujuan: untuk mengetahui dan
mendeskripsikan peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada
Kabupaten Pandeglang 2024 dan memberikan dampak kepada kualitas pelaksanaan Pilkada
Kabupaten Pandeglang 2024. Metode: menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Sumber data primer
diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Menggunakan
Purposive sampling dalam menentukan informan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berperan penting dalam menjaga netralitas ASN
menjelang Pilkada 2024 melalui sosialisasi, pengawasan, dan penindakan. Peran ini didukung oleh regulasi yang jelas dan sinergi dengan instansi terkait. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan, lemahnya sanksi, serta keterbatasan sumber daya. Meski berbagai upaya telah dilakukan, pelanggaran netralitas ASN tetap terjadi. Diperlukan penguatan peran Bawaslu dan peningkatan kesadaran ASN untuk memastikan netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Kesimpulan: Bawaslu Pandeglang memainkan peran yang signifikan dalam menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. Namun, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat sejumlah hambatan struktural dan kultural. Diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan sumber daya manusia, serta strategi komunikasi dan pengawasan yang lebih efektif. Ke depannya, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap ASN menjadi lebih menyeluruh dan partisipatif. Saran: dari peneliti yakni Bawaslu dapat mengoptimalkan strategi yang telah dilaksanakan dengan lebih baik disesuaikan dengan perkembangan teknologi yakni dengan pengoptimalan dalam hal pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran.
Kata Kunci: Bawaslu, Netralitas ASN, Pelanggaran Pemilu, Pilkada 2024

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07202/IPDN/2025`		Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001192821	1
005	`_`	`_`	20260129103616	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0126001266	3
245	`1`	`#`	$a PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENINGKATKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MENGHADAPI PILKADA KABUPATEN PANDEGLANG 2024 /$c M. Putra Alfahri	4
100	`_`	`#`	$a M. Putra Alfahri	5
300	`#`	`#`	$a 15 : $b Ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20464	7
700	`_`	`#`	$a Meliasta Hapri Tarigan	8
260	`#`	`#`	$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 324.609 598 231 1	10
084	`#`	`#`	$a 324.609 598 231 1 M. p	11
650	`#`	`4`	$a Pemilihan Umum	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini ialah bagaimana Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024. Tujuan: untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024 dan memberikan dampak kepada kualitas pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024. Metode: menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Menggunakan Purposive sampling dalam menentukan informan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berperan penting dalam menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada 2024 melalui sosialisasi, pengawasan, dan penindakan. Peran ini didukung oleh regulasi yang jelas dan sinergi dengan instansi terkait. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan, lemahnya sanksi, serta keterbatasan sumber daya. Meski berbagai upaya telah dilakukan, pelanggaran netralitas ASN tetap terjadi. Diperlukan penguatan peran Bawaslu dan peningkatan kesadaran ASN untuk memastikan netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Kesimpulan: Bawaslu Pandeglang memainkan peran yang signifikan dalam menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. Namun, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat sejumlah hambatan struktural dan kultural. Diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan sumber daya manusia, serta strategi komunikasi dan pengawasan yang lebih efektif. Ke depannya, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap ASN menjadi lebih menyeluruh dan partisipatif. Saran: dari peneliti yakni Bawaslu dapat mengoptimalkan strategi yang telah dilaksanakan dengan lebih baik disesuaikan dengan perkembangan teknologi yakni dengan pengoptimalan dalam hal pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran. Kata Kunci: Bawaslu, Netralitas ASN, Pelanggaran Pemilu, Pilkada 2024	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 29 Jan 2026

Pencarian Terkait

Karya M. Putra Alfahri ; Meliasta Hapri Tarigan Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Pemilihan Umum... Tahun 2025