Permasalahan Judi dan Perjudian

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perjudian di Kota Banda Aceh menjadi isu serius karena melanggar syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun pelarangan sudah jelas, praktik perjudian masih marak akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Satpol PP dan WH yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, belum menunjukkan kinerja optimal, sehingga perlu dikaji sejauh mana peran mereka dalam menangani kasus ini secara yustisi. Tujuan: Menganalisis peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam penanganan kasus perjudian di Kota Banda Aceh berdasarkan pendekatan hukum syariat. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari aparat Satpol PP, WH, tokoh masyarakat (Tuha Peut), serta warga. Analisis data mengacu
pada teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang terdiri dari lima unsur: expectation (harapan), norm (norma), performance (pelaksanaan), evaluation (penilaian), dan sanction (sanksi). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dan WH dalam menangani kasus perjudian di Kota Banda Aceh belum berjalan efektif. Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap penindakan tegas, namun laporan sering tidak ditindaklanjuti optimal karena rasa takut dan lemahnya koordinasi pelaporan. SOP penanganan memang tersedia, tetapi implementasinya masih lemah akibat kurangnya pemahaman personel terhadap prosedur. Jumlah kasus perjudian mengalami fluktuasi: 35 kasus (2020), 48 kasus (2021), turun menjadi 27 kasus (2022), dan naik lagi menjadi 36 kasus (2023), menandakan penanganan belum konsisten. Masyarakat dan pihak internal menilai masih ada kekurangan dari sisi kinerja personel, sarana-prasarana, hingga efektivitas patroli. Sanksi yang diberikan masih bersifat administratif atau edukatif, dan hukuman jinayat seperti cambuk atau denda jarang diterapkan karena kurangnya penyidik dan lemahnya proses hukum lanjutan. Kesimpulan: Peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus perjudian di Kota Banda Aceh belum optimal karena berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan jumlah personel, kurangnya pemahaman terhadap SOP, dan minimnya sarana pendukung operasional. Selain itu, lemahnya pelaksanaan
sanksi tegas dan kurangnya kolaborasi dengan tokoh masyarakat turut memperlemah efektivitas upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten dan tegas agar penerapan syariat Islam dapat berjalan secara maksimal.
Kata kunci: kolaborasi sosial, penegakan yustisi, perjudian, Qanun Aceh, Satpol PP, Syariat Islam, Wilayatul Hisbah