Detail Katalog

ID: 29802

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NO 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT : - / Muhamad Kahlil Gibran

Edisi: -

Pengarang:
Muhamad Kahlil Gibran ; Gradiana Tefa

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2024

Subjek

Administrasi Daerah

Deskripsi Fisik:
11 hlm : - ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
352.150 959 834 12 MUH p

Control Number:
INLIS000000001193031

BIB ID:
0010-0226000115

Catatan

Pembangunan dalam sebuah kota membebankan
biaya nya membebankan kepada pemberian pemerintah pusat. Salah satu indikator nya
yakni dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan PAD ini salah
satunya melalui pemberian perizinan reklame yang tentunya dalam pemasangan harus
memperhatikan regulasi yang sudah baik dari segi tata letak, pajak dan sebagainya.
Namun realitanya, di Kabupaten Kotawaringin Barat pemasangan reklame tidak sesuai
dengan regulasi yang mengaturnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame baik dari segi
pembayaran pajak, pemasangan yang tidak sesuai dan menyalahi aturan. Masih banyak
ditemukan masyarakat yang tidak taat dalam pemasangan reklame Tujuan: Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat No 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat.
Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan
melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan
Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2018 belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Masalah
ini disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang rendah, pengawasan yang terbatas,
dan kekurangan sarana untuk melaksanakan tugas Kesimpulan: Kesimpulan dari
penelitian ini yakni pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi terhadap Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2018 agar penyelenggaran pemasangan reklame dapat berjalan
dengan maksimal serta memberikan ketegasan terhadap sanksi apabila ditemukan
pelanggara dalam pemasangan reklame

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00219/IPDN/2026`	`352.150 959 834 12 MUH p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193031	1
005	`_`	`_`	20260203015039	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000115	3
245	`1`	`#`	$a PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NO 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT : $b - /$c Muhamad Kahlil Gibran	4
100	`_`	`#`	$a Muhamad Kahlil Gibran	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 11 hlm : $b - ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18524	8
700	`_`	`#`	$a Gradiana Tefa	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024	10
082	`#`	`#`	$a 352.150 959 834 12	11
084	`#`	`#`	$a 352.150 959 834 12 MUH p	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Administrasi Daerah	14
520	`#`	`#`	$a Pembangunan dalam sebuah kota membebankan biaya nya membebankan kepada pemberian pemerintah pusat. Salah satu indikator nya yakni dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan PAD ini salah satunya melalui pemberian perizinan reklame yang tentunya dalam pemasangan harus memperhatikan regulasi yang sudah baik dari segi tata letak, pajak dan sebagainya. Namun realitanya, di Kabupaten Kotawaringin Barat pemasangan reklame tidak sesuai dengan regulasi yang mengaturnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame baik dari segi pembayaran pajak, pemasangan yang tidak sesuai dan menyalahi aturan. Masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak taat dalam pemasangan reklame Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Masalah ini disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang rendah, pengawasan yang terbatas, dan kekurangan sarana untuk melaksanakan tugas Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini yakni pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 agar penyelenggaran pemasangan reklame dapat berjalan dengan maksimal serta memberikan ketegasan terhadap sanksi apabila ditemukan pelanggara dalam pemasangan reklame	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 03 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Muhamad Kahlil Gibran ; Gradiana Tefa Dari IPDN, Subjek: Administrasi Daerah... Tahun 2024