Detail Katalog

ID: 29881

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT : - / Nurul Zhafirah

Edisi: -

Pengarang:
Nurul Zhafirah ; Tun Huseno

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2024

Subjek

Kampanye Pemilihan Umum

Deskripsi Fisik:
11 : - ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
324.959 8 NUR p

Control Number:
INLIS000000001193110

BIB ID:
0010-0226000194

Catatan

Dalam pendanaan Pilkada, belum ada satu pemahaman yang
baik dalam tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana hibah. Hal ini sangat mungkin
terjadi mengingat banyak hal khususnya persiapan Pilkada yang relatif singkat sementara hukum dan
sumber daya penyelenggaraan Pilkada belum sepenuhnya sempurna. Tujuan: Tujuan dari penelitian
2
ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada
pada KPU Kota Payakumbuh. Metode: : Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif
dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (5 informan),
observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa alur mekanisme penerimaan hibah KPU Kota Payakumbuh menerima Hibah
Anggaran Pilkada secara bertahap dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh
bersama dengan Walikota Payakumbuh. Dalam hal pertanggungjawaban, KPU Kota Payakumbuh
berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan belanja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya seluruh tahapan pemilihan. Kesimpulan: Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana
hibah pilkada pada KPU Kota Payakumbuh belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Implikasi dari
penelitian ini adalah pentingnya koordinasi yang baik antar pihak penyelenggaran Pilkada sehingga
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah Pilkada dapat tercapai dengan baik.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07349/IPDN/2025`	`324.959 8 NUR p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193110	1
005	`_`	`_`	20260204120311	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000194	3
245	`1`	`#`	$a PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT : $b - /$c Nurul Zhafirah	4
100	`_`	`#`	$a Nurul Zhafirah	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 11 : $b - ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17488	8
700	`_`	`#`	$a Tun Huseno	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024	10
082	`#`	`#`	$a 324.959 8	11
084	`#`	`#`	$a 324.959 8 NUR p	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Kampanye Pemilihan Umum	14
520	`#`	`#`	$a Dalam pendanaan Pilkada, belum ada satu pemahaman yang baik dalam tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana hibah. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat banyak hal khususnya persiapan Pilkada yang relatif singkat sementara hukum dan sumber daya penyelenggaraan Pilkada belum sepenuhnya sempurna. Tujuan: Tujuan dari penelitian 2 ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada pada KPU Kota Payakumbuh. Metode: : Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (5 informan), observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alur mekanisme penerimaan hibah KPU Kota Payakumbuh menerima Hibah Anggaran Pilkada secara bertahap dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh bersama dengan Walikota Payakumbuh. Dalam hal pertanggungjawaban, KPU Kota Payakumbuh berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan belanja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pemilihan. Kesimpulan: Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada pada KPU Kota Payakumbuh belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya koordinasi yang baik antar pihak penyelenggaran Pilkada sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah Pilkada dapat tercapai dengan baik.	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 04 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Nurul Zhafirah ; Tun Huseno Dari IPDN, Subjek: Kampanye Pemilihan U... Tahun 2024