Kekerasan

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan data melalui Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Provinsi Maluku pada sepanjang tahun
2022 telah terjadi peningkatan kasus. Peningkatkan kasus kekerasan terhadap peremuan dan anak
terjadi di Kabupaten Buru. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan
Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
pendekatan induktif karena sesuai dengan fokus kajian yakni dalam menganalisis dan mengkaji wujud
1
political will Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Lokus penelitian dilakukan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Hasil/Temuan:
Penulis menemukan beberapa faktor penghambat yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Buru
dalam melaksanakan Political Will untuk menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak. Salah satu yang menjadi faktor penghambat yang sifatnya mendasar yakni, kondisi dan keadaan
geografis Kabupaten Buru yang kurang mendukung dalam upaya mewujudkan penyelenggraaan
perlindungan perempuan dan anak. Keismpulan: Inisiatif Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Buru
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 serta pendirian Dinas DP3A yang sebelumnya
hanya ada P2TP2A. Prioritas, Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di
sekolah dan desa merupakan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Mobilisasi Dukungan
Publik, adanya BUSA PAPEDA (Buru Sayang Perempuan Dan Anak) merupakan komunikasi antar
organisasi pelaksana dan kegiatan pelaksana, yang ditujukan kepada masyarakat untuk membangun
kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.