Detail Katalog

ID: 29950
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PROVINSI NUSA TENGGARA BART / Diah Carissa Chandra Maheswari

Edisi: -

Pengarang:
Diah Carissa Chandra Maheswari ; Diah Carissa Chandra Maheswari
Penerbit:
IPDN,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
Subjek
Pengelolaan Sampah
Deskripsi Fisik:
18 : ilust ; - -
ISBN:
-
Nomor Panggil:
363.725 986 221 DIA i
Control Number:
INLIS000000001193179
BIB ID:
0010-0226000263
Catatan
Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih belum optimal karena kurangnya ketersediaan sumber
daya manusia dan fasilitas yang masih belum memadai. Tujuan: Untuk mengetahui dan
menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa faktor-faktor pendukung dan
penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa upaya yang perlu dilakukan guna
mengatasi faktor-faktor penghambat pada ImpIementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aspek yang dilihat berdasarkan dari teori
Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85) faktor penentu dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk
mencapai tujuan kebijakan, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran,
kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Metode: Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara , observasi dan dokumentasi.Hasil:
ImpIementasi Kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Provinsi Nusa
Tenggara Barat sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal dikarenakan masih adanya
kendala atau hambatan yang dihadapi. Kesimpulan: Hambatan yang ditemukan dalam penelitian
ini yaitu kurangnya fasilitas, jumlah pegawai , sosialisasi kebijakan dan alokasi anggaran. DaIam
menghadapi kendala dan hambatan tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus
meningkatkan fasilitas seperti laptop dan komputer, jumlah pegawai, sosialisai kebijakan dengan
mengikut sertakan dari pemerintaha terbawah yaitu pemerintah desa dan dukungan alokasi
anggaran sehingga ImpIementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tersebut
dapat terlaksana dengan optimal.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
04581/IPDN/2024 363.725 986 221 DIA i Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001193179 1
005 _ _ 20260204013825 2
035 # # $a 0010-0226000263 3
245 1 # $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PROVINSI NUSA TENGGARA BART /$c Diah Carissa Chandra Maheswari 4
100 _ # $a Diah Carissa Chandra Maheswari 5
250 # # $a - 6
300 # # $a 18 : $b ilust ; $c -$e - 7
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19132 8
700 _ # $a Diah Carissa Chandra Maheswari 9
260 # # $a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 10
082 # # $a 363.725 986 221 11
084 # # $a 363.725 986 221 DIA i 12
020 # # $a - 13
650 # 4 $a Pengelolaan Sampah 14
520 # # $a Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih belum optimal karena kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas yang masih belum memadai. Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa upaya yang perlu dilakukan guna mengatasi faktor-faktor penghambat pada ImpIementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aspek yang dilihat berdasarkan dari teori Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85) faktor penentu dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara , observasi dan dokumentasi.Hasil: ImpIementasi Kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal dikarenakan masih adanya kendala atau hambatan yang dihadapi. Kesimpulan: Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu kurangnya fasilitas, jumlah pegawai , sosialisasi kebijakan dan alokasi anggaran. DaIam menghadapi kendala dan hambatan tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan fasilitas seperti laptop dan komputer, jumlah pegawai, sosialisai kebijakan dengan mengikut sertakan dari pemerintaha terbawah yaitu pemerintah desa dan dukungan alokasi anggaran sehingga ImpIementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tersebut dapat terlaksana dengan optimal. 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name