Pendapatan Daerah

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah terkait
penyediaan BMD yang digunakan untuk pelaksanaan tusi maupun pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung
optimalisasi aset daerah secara efektif dan efisien. Karenanya, pengelolaan aset merupakan salah satu
dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya di daerah. Salah satu daerah yang memiliki
kewenangan tersebut adalah Kabupaten Manokwari. Namun, masih banyak aset pemerintah
Kabupaten Manokwari yang belum di manfaatkan. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan optimalsasi pemanfaatan asset tetap tanah dalam peningkatan pendapatan asli daerah
di Kabupaten Manokwari beserta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan. Metode: Metode
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasai. Untuk menganalisis data, dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian mengemukakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Manokwari telah melaksanakan pengelolaan aset tetap berupa tanah dan
bangunan melalui Kerjasama berupa sewa namun pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan yang
dilakukan belum optimal mengingat empat dari lima dimensi optimalisasi aset tetap belum tercapai.
Selain itu, masih banyaknya aset pemerintah pemda yang belum tersertifikasi karena ketidakjelasan
permasalahan historis asset menjadi fak Kendati demikian, telah dilakukan beberapa upaya dalam
pengoptimalisasian aset tetap milik pemerintah daerah Kabupaten Manokwari diantaranya adalah
inventarisasi aset secara menyeluruh dengan memperhatikan potensi-potensi aset tetap yang dapat
dimanfaatkan, evaluasi terhadap prosedur perizinan, kerjasama dengan pihak ketiga guna
meningkatkan potensi pendapatan daerah serta melakukan monitoring secara rutin terhadap aset tetap
baik yang belum dan sudah dikerjasamakan Kesimpulan: Berdasarkan penelitian tentang optimalisasi
pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan di Kabupaten Manokwari, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan aset oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum optimal, terhambat oleh
sertifikasi aset yang belum memadai dan proses perizinan yang kompleks, meskipun telah dilakukan
upaya inventarisasi dan pengamanan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah.