Peraturan Daerah

Penegakan hukum merupakan hal yang penting bagi masyarakat
Indonesia yang dapat menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.
Penyelenggaraan reklame perlu perhatian lebih karena penyelenggaraannya dapat
memberikan dampak positif dan negatif bagi Kota Bandung sendiri. Satpol PP
sebagai pengemban tugas dan mempunyai kewenangan untuk menegakan Peraturan
Daerah diharapkan bisa mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku pada
perda yang sudah ditetapkan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk
mendeskripsikan dan menganalisis penegakan peraturan daerah dalam
penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP, faktor pedukung dan faktor penghambat
serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di Kota Bandung Provinsi
Jawa Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dari
Moeljatno (2009), yang memiliki tiga dimensi yaitu, aturan, metode penertiban dan
pelaksanaan hukuman. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini
ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Kesimpulan: Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah dalam
penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP sudah baik namun belum semua sanksi
yang tertulis dilaksanakan, yaitu sanksi pidana. Selanjutnya terdapat faktor
pendukung penegakan perda penyelenggaraan reklame yaitu bantuan dari laporan
pengaduan masyarakat dan peraturan itu sendiri sebagai dasar hukumnya. Faktor
penghambatnya yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran hukum
dan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh berbagai
instansi yang tergabung dalam tim teknis reklame.