Detail Katalog

ID: 30106
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENERAPAN SISTEM MERIT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU : - / Abdullah Andjarang

Edisi: -

Pengarang:
Abdullah Andjarang ; Maria Ekowati
Penerbit:
IPDN,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
Subjek
manajemen sdm
Deskripsi Fisik:
16hlm : - ; - -
ISBN:
-
Nomor Panggil:
658.359 852 11 ABD p
Control Number:
INLIS000000001193335
BIB ID:
0010-0226000419
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem merit adalah suatu kebijakan ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa
diskriminasi. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, tentunya terdapat permasalahan yang muncul di
lapangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sebagai bagian dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Buru yang turut menerapkan kebijakan sistem merit tentunya mendapati permasalahan
berupa ketidaksesuaian penempatan pegawai dimana hal ini berdampak pada penyelenggaraan
pemerintahan di dinas tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan,
dan menganalisis bagaimana kebijakan sistem merit ini dilaksanakan di dinas terkait. Metode:
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data dilaksanakan
melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
sendiri menghasilkan fakta bahwa penerapan sistem merit pada dinas terkait masih berada pada
kategori kurang baik yang ditunjukkan pada hasil penelitian. Menyikapi hal ini, Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Buru kemudian melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan
yang ada melalui sarana manajemen PNS, melalui pimpinan, dan upaya lainnya. Adapun saran demi
pengembangan kebijakan sistem merit ini antara lain perlunya peningkatan kerjasama, khususnya
komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan komponen pemerintah lainnya, perlunya evaluasi
pada kinerja, tingkat disiplin, dan berbagai kompenen atau indikator kebijakan sistem merit lainnya.
Kesimpulan: Penerapan Sistem Merit di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru masih kurang
baik, terlihat dari kualifikasi dan kompetensi pegawai yang belum optimal serta kinerja yang belum
memuaskan, dengan penilaian sistem merit yang perlu ditingkatkan, meski ada dukungan pimpinan
OPD yang kuat namun terhambat oleh rendahnya pengetahuan pegawai mengenai kebijakan
tersebut, sementara upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kedisiplinan dan pemahaman
pegawai.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
04693/IPDN/2024 658.359 852 11 ABD p Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001193335 1
005 _ _ 20260205122105 2
035 # # $a 0010-0226000419 3
245 1 # $a PENERAPAN SISTEM MERIT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU : $b - /$c Abdullah Andjarang 4
100 _ # $a Abdullah Andjarang 5
250 # # $a - 6
300 # # $a 16hlm : $b - ; $c -$e - 7
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19829 8
700 _ # $a Maria Ekowati 9
260 # # $a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 10
082 # # $a 658.359 852 11 11
084 # # $a 658.359 852 11 ABD p 12
020 # # $a - 13
650 # 4 $a manajemen sdm 14
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem merit adalah suatu kebijakan ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, tentunya terdapat permasalahan yang muncul di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang turut menerapkan kebijakan sistem merit tentunya mendapati permasalahan berupa ketidaksesuaian penempatan pegawai dimana hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di dinas tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis bagaimana kebijakan sistem merit ini dilaksanakan di dinas terkait. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian sendiri menghasilkan fakta bahwa penerapan sistem merit pada dinas terkait masih berada pada kategori kurang baik yang ditunjukkan pada hasil penelitian. Menyikapi hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru kemudian melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui sarana manajemen PNS, melalui pimpinan, dan upaya lainnya. Adapun saran demi pengembangan kebijakan sistem merit ini antara lain perlunya peningkatan kerjasama, khususnya komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan komponen pemerintah lainnya, perlunya evaluasi pada kinerja, tingkat disiplin, dan berbagai kompenen atau indikator kebijakan sistem merit lainnya. Kesimpulan: Penerapan Sistem Merit di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru masih kurang baik, terlihat dari kualifikasi dan kompetensi pegawai yang belum optimal serta kinerja yang belum memuaskan, dengan penilaian sistem merit yang perlu ditingkatkan, meski ada dukungan pimpinan OPD yang kuat namun terhambat oleh rendahnya pengetahuan pegawai mengenai kebijakan tersebut, sementara upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kedisiplinan dan pemahaman pegawai. 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 05 Feb 2026
Export