Detail Katalog

ID: 30223

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENERTIBAN REKLAME TIDAK TAAT PAJAK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU / Dika Mulya Abadzi

Edisi: -

Pengarang:
Dika Mulya Abadzi ; Bhayu Dananjaya, Gede

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2024

Subjek

Peraturan Daerah

Deskripsi Fisik:
12 hlm : - ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
349.598 17 DIK p

Control Number:
INLIS000000001193452

BIB ID:
0010-0226000536

Catatan

Pendapatan suatu daerah atau biasa yang disebut
dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya di dapatkan dari perizinan
pemasangan reklame seperti yang ada di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Namun
realitanya, di Kota Bengkulu pemasangan reklame tidak sesuai dengan regulasi yang
mengaturnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame. Masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak taat dalam pemasangan
reklame seperti tata cara pemasangan serta tidak taat dalam membayar pajak. Dengan
tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentunya hal tersebut dapat
mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pendapatan daerah juga akan
berkurang. Hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya penertiban oleh Satpol PP Kota
Bengkulu agar terciptanya penertiban dalam pemasangan reklame. Tujuan: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban reklame yang tidak mematuhi
kewajiban pajak berdasarkan regulasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu
Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan
melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan
Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP Kota Bengkulu telah
melaksanakan penertiban reklame tidak taat pajak dengan regulasi dan standar operasional
yang telah diatur. Akan tetapi keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang
terbatas menjadi cukup menjadi kendala dalam penertiban reklame yang telah
dilaksanakan.Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini yakni pemerintah daerah harus
memberikan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame dapat berjalan dengan maksimal serta memberikan ketegasan
terhadap sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pemasangan reklame

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`04788/IPDN/2024`	`349.598 17 DIK p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001193452	1
005	`_`	`_`	20260206085828	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226000536	3
245	`1`	`#`	$a PENERTIBAN REKLAME TIDAK TAAT PAJAK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU /$c Dika Mulya Abadzi	4
100	`_`	`#`	$a Dika Mulya Abadzi	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 12 hlm : $b - ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19266	8
700	`_`	`#`	$a Bhayu Dananjaya, Gede	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024	10
082	`#`	`#`	$a 349.598 17	11
084	`#`	`#`	$a 349.598 17 DIK p	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Peraturan Daerah	14
520	`#`	`#`	$a Pendapatan suatu daerah atau biasa yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya di dapatkan dari perizinan pemasangan reklame seperti yang ada di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Namun realitanya, di Kota Bengkulu pemasangan reklame tidak sesuai dengan regulasi yang mengaturnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak taat dalam pemasangan reklame seperti tata cara pemasangan serta tidak taat dalam membayar pajak. Dengan tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentunya hal tersebut dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pendapatan daerah juga akan berkurang. Hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya penertiban oleh Satpol PP Kota Bengkulu agar terciptanya penertiban dalam pemasangan reklame. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban reklame yang tidak mematuhi kewajiban pajak berdasarkan regulasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP Kota Bengkulu telah melaksanakan penertiban reklame tidak taat pajak dengan regulasi dan standar operasional yang telah diatur. Akan tetapi keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas menjadi cukup menjadi kendala dalam penertiban reklame yang telah dilaksanakan.Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini yakni pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dapat berjalan dengan maksimal serta memberikan ketegasan terhadap sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pemasangan reklame	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 06 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Dika Mulya Abadzi ; Bhayu Dananjaya Dari IPDN, Subjek: Peraturan Daerah... Tahun 2024