Detail Katalog
ID: 30323Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR / DISKHA FEBRIYAN PRASUTRA
Edisi: -
Pengarang:
DISKHA FEBRIYAN PRASUTRA ; Harry Mulya Zein
DISKHA FEBRIYAN PRASUTRA ; Harry Mulya Zein
Penerbit:
IPDN,
IPDN,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2024
2024
Subjek
E-Government
Deskripsi Fisik:
19 hlm : - ; - -
19 hlm : - ; - -
ISBN:
-
-
Nomor Panggil:
351.159 835 9 DIS i
351.159 835 9 DIS i
Control Number:
INLIS000000001193552
INLIS000000001193552
BIB ID:
0010-0226000636
0010-0226000636
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada implementasi kebijakan
peraturan bupati pamekasan nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan E-Government di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan dalam
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Tujuan: untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
implementasi kebijakan peraturan bupati pamekasan nomor 18 tahun 2018 tentang
pengembangan E-Government di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Metode: Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan e-government di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan telah
memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Pamekasan, meskipun masih terkendala terkait masih perlunya rekruitmen tenaga ahli
dibidangnya dan pemutakhiran sarana dan prasarana yang mendukung pengimplementasian egovernment. Kesimpulan: Kebijakan terkait implementasi pengembangan e-government di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan sudah
terlaksana dengan baik karena dilihat sudah adanya kesesuaian prosedur dalam pengembangan egovernment dan mempermudah pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pamekasan
dalam menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian melalui inovasi sistem pemerintahan
berbasis elektronik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pamekasan.
peraturan bupati pamekasan nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan E-Government di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan dalam
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Tujuan: untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
implementasi kebijakan peraturan bupati pamekasan nomor 18 tahun 2018 tentang
pengembangan E-Government di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Metode: Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan e-government di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan telah
memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Pamekasan, meskipun masih terkendala terkait masih perlunya rekruitmen tenaga ahli
dibidangnya dan pemutakhiran sarana dan prasarana yang mendukung pengimplementasian egovernment. Kesimpulan: Kebijakan terkait implementasi pengembangan e-government di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan sudah
terlaksana dengan baik karena dilihat sudah adanya kesesuaian prosedur dalam pengembangan egovernment dan mempermudah pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pamekasan
dalam menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian melalui inovasi sistem pemerintahan
berbasis elektronik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pamekasan.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
04863/IPDN/2024 |
351.159 835 9 DIS i |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 15 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001193552 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260206102808 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0226000636 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR /$c DISKHA FEBRIYAN PRASUTRA | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a DISKHA FEBRIYAN PRASUTRA | 5 |
| 250 | # |
# |
$a - | 6 |
| 300 | # |
# |
$a 19 hlm : $b - ; $c -$e - | 7 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19163 | 8 |
| 700 | _ |
# |
$a Harry Mulya Zein | 9 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 | 10 |
| 082 | # |
# |
$a 351.159 835 9 | 11 |
| 084 | # |
# |
$a 351.159 835 9 DIS i | 12 |
| 020 | # |
# |
$a - | 13 |
| 650 | # |
4 |
$a E-Government | 14 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada implementasi kebijakan peraturan bupati pamekasan nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan E-Government di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Tujuan: untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan peraturan bupati pamekasan nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan E-Government di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan e-government di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan telah memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, meskipun masih terkendala terkait masih perlunya rekruitmen tenaga ahli dibidangnya dan pemutakhiran sarana dan prasarana yang mendukung pengimplementasian egovernment. Kesimpulan: Kebijakan terkait implementasi pengembangan e-government di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan sudah terlaksana dengan baik karena dilihat sudah adanya kesesuaian prosedur dalam pengembangan egovernment dan mempermudah pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pamekasan dalam menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian melalui inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan. | 15 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 06 Feb 2026