Detail Katalog

ID: 30831

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

OPTIMALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT / Destyana Mulyana

Edisi: -

Pengarang:
Destyana Mulyana ; Didi Sudiana

Penerbit:
IPDN,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Penegakan Peraturan Daerah

Deskripsi Fisik:
11 hlm : - ; - -

ISBN:
-

Nomor Panggil:
351.159 824 46 DES o

Control Number:
INLIS000000001194056

BIB ID:
0010-0226001140

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada penegakan peraturan
daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Tujuan: Penelitian ini
bertujuan ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penegakan peraturan
daerah yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam
menangani Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya, dan apa saja hambatan yang
dialami Satpol PP dalam proses penegakan, serta upaya yang dilakukan Satpol PP
dalam proses penegakan agar berjalan lancar. Metode: Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh
penulis dalam penelitian ini yaitu optimalisasi penegakan peraturan daerah tentang
pengelolaan sampah sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal,
dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat serta adanya
upaya Satpol PP dalam pelaksanaan optimalisasi penegakan peraturan daerah.
Kesimpulan: Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah
sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal dikarenakan pemerintah yang
langsung mengeluarkan kebijakan seperti program wajib jumat bersih dan
pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Tasik Resik masih memiliki beberapa
hambatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, dengan keterbatasan SDM,
Sarana dan Prasarana, dan anggaran, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi
terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan
daerah tersebut.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06050/IPDN/2023`	`351.159 824 46 DES o`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194056	1
005	`_`	`_`	20260211102519	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226001140	3
245	`1`	`#`	$a OPTIMALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT /$c Destyana Mulyana	4
100	`_`	`#`	$a Destyana Mulyana	5
250	`#`	`#`	$a -	6
300	`#`	`#`	$a 11 hlm : $b - ; $c -$e -	7
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13253	8
700	`_`	`#`	$a Didi Sudiana	9
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023	10
082	`#`	`#`	$a 351.159 824 46	11
084	`#`	`#`	$a 351.159 824 46 DES o	12
020	`#`	`#`	$a -	13
650	`#`	`4`	$a Penegakan Peraturan Daerah	14
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam menangani Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya, dan apa saja hambatan yang dialami Satpol PP dalam proses penegakan, serta upaya yang dilakukan Satpol PP dalam proses penegakan agar berjalan lancar. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu optimalisasi penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat serta adanya upaya Satpol PP dalam pelaksanaan optimalisasi penegakan peraturan daerah. Kesimpulan: Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal dikarenakan pemerintah yang langsung mengeluarkan kebijakan seperti program wajib jumat bersih dan pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Tasik Resik masih memiliki beberapa hambatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, dengan keterbatasan SDM, Sarana dan Prasarana, dan anggaran, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan daerah tersebut.	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 11 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Destyana Mulyana ; Didi Sudiana Dari IPDN, Subjek: Penegakan Peraturan ... Tahun 2023