Administrasi Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa
diperlukan pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik yang telah diatur proporsi minimalnya
sebesar 20% dari luas wilayah namum Kota Padang belum dapat memenuhi proporsi tersebut.
Oleh sebab itu untuk menjawab permasalahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2
Ruang dan dari dinas terkait telah mengoptimalkan kinerja untuk memenuhi Ruang Terbuka
Hiaju publik salah satunya mencari lahan yang kosong agar memenuhi proporsi minimal yang
telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan
dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi
dalam implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Padang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan induktif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk mengukur kinerja implementasi, peneliti
menggunakan teori Van Meter dan Carl E. Van Horn. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau sudah berjalan dengan baik
namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kesimpulan dari
penelitian ini kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu sumber daya manusia yang belum
memadai baik dari kualitas maupun kuantitas dan kurangnya ketersediaan lahan yang menyebabkan tidak tercapainya kebutuhan proporsi minimal Ruang Terbuka Hijau publik
sehingga perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
kebijakan, lebih ditingkatkan lagi komunikasi pada pihak kecamatan dan kelurahan serta lebih
selektif dalam merekrut pegawai.