Detail Katalog

ID: 31073

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATPOL PP KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA / Ray Evan Sumbayak

Pengarang:
Ray Evan Sumbayak ; Boytenjuri

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Penegakan Hukum

Deskripsi Fisik:
13 hlm

Nomor Panggil:
363.230 959 812 33 RAY i

Control Number:
INLIS000000001194297

BIB ID:
0010-0226001381

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kajian pada penelitian ini berfokus pada permasalahan
pengimplementasian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP
Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan
Tertentu Jenis Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori dari Soerjono Soekanto (2010) yang diukur dari 5 dimensi yaitu Faktor Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil analisis maka temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan Perda seperti belum adanya regulasi daerah terkait penegakan perda oleh Satpol PP dan kurangnya fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. Beberapa upaya telah dilakukan yaitu pengajuan Peraturan Daerah yang baru dengan dasar aturan yang terbaru dan mengupayakan fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. Kesimpulan: Implementasi penegakan Perda Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 diukur dari kriteria faktor hukum telah berjalan dengan baik sedangkan jika diukur melalui kriteria Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya masih perlu adanya upaya-upaya dalam mendukung proses implementasi. Guna meningkatkan implementasi penegakan Perda maka disarankan untuk membuat Standar Operasional Prosedur tentang Penegakan Peraturan Daerah, turut aktif dalam monitoring pendirian bangunan yang ada di wilayahnya, segera mengupayakan pembentukan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu jenis retribusi izin mendirikan bangunan dan mengupayakan sosialisasi mengenai bantuan fasilitasi dokumen rencana arsitektur, data rencana utilitas, data rencana struktur, dan spesifikasi teknik bangunan gedung.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06161/IPDN/2023`	`363.230 959 812 33 RAY i`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194297	1
005	`_`	`_`	20260219102809	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226001381	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATPOL PP KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA /$c Ray Evan Sumbayak	4
100	`_`	`#`	$a Ray Evan Sumbayak	5
300	`#`	`#`	$a 13 hlm	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15959	7
700	`_`	`#`	$a Boytenjuri	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 363.230 959 812 33	10
084	`#`	`#`	$a 363.230 959 812 33 RAY i	11
650	`#`	`4`	$a Penegakan Hukum	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kajian pada penelitian ini berfokus pada permasalahan pengimplementasian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori dari Soerjono Soekanto (2010) yang diukur dari 5 dimensi yaitu Faktor Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil analisis maka temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan Perda seperti belum adanya regulasi daerah terkait penegakan perda oleh Satpol PP dan kurangnya fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. Beberapa upaya telah dilakukan yaitu pengajuan Peraturan Daerah yang baru dengan dasar aturan yang terbaru dan mengupayakan fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. Kesimpulan: Implementasi penegakan Perda Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 diukur dari kriteria faktor hukum telah berjalan dengan baik sedangkan jika diukur melalui kriteria Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya masih perlu adanya upaya-upaya dalam mendukung proses implementasi. Guna meningkatkan implementasi penegakan Perda maka disarankan untuk membuat Standar Operasional Prosedur tentang Penegakan Peraturan Daerah, turut aktif dalam monitoring pendirian bangunan yang ada di wilayahnya, segera mengupayakan pembentukan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu jenis retribusi izin mendirikan bangunan dan mengupayakan sosialisasi mengenai bantuan fasilitasi dokumen rencana arsitektur, data rencana utilitas, data rencana struktur, dan spesifikasi teknik bangunan gedung.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 19 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Ray Evan Sumbayak ; Boytenjuri Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Penegakan Hukum... Tahun 2023