Detail Katalog

ID: 31176

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA / Rizki Awaliyah

Pengarang:
Rizki Awaliyah ; Mu’min Ma’ruf

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Penegakan Hukum

Deskripsi Fisik:
13 : ilus

Nomor Panggil:
363.230 959 848 52 RIZ p

Control Number:
INLIS000000001194400

BIB ID:
0010-0226001484

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatar belakangi oleh
ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan di kawasan non-tertata,
ketidaksesuaian izin yang terjadi serta kejadian ahli fungsi yang terjadi, bangunan
yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta
pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum optimal.
Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau. Metode: Teori yang digunakan
adalah 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor
hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan
faktor budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskritif
dengan pendekatan induktif. Tenik analisis data penelitian menggunakan Data
Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion
Drawing (Penarikan Kesimpulan). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini
dilihat dari rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, persentasi realisasi
penegakan peraturan daerah yang meningkat, pengawasan yang terbatas dalam
penertiban IMB, kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat yang minim serta
sarana yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas. Kesimpulan: Peneliti
mengajukan saran untuk meningkatkan sosialisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2017, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, perencanaan
anggaran secara khusus,memberi sanksi yang tegas dan meningkatkan pembinaan
kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06247/IPDN/2023`	`363.230 959 848 52 RIZ p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001194400	1
005	`_`	`_`	20260221082028	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0226001484	3
245	`1`	`#`	$a PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA /$c Rizki Awaliyah	4
100	`_`	`#`	$a Rizki Awaliyah	5
300	`#`	`#`	$a 13 : $b ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13279	7
700	`_`	`#`	$a Mu’min Ma’ruf	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 363.230 959 848 52	10
084	`#`	`#`	$a 363.230 959 848 52 RIZ p	11
650	`#`	`4`	$a Penegakan Hukum	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan di kawasan non-tertata, ketidaksesuaian izin yang terjadi serta kejadian ahli fungsi yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum optimal. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau. Metode: Teori yang digunakan adalah 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskritif dengan pendekatan induktif. Tenik analisis data penelitian menggunakan Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, persentasi realisasi penegakan peraturan daerah yang meningkat, pengawasan yang terbatas dalam penertiban IMB, kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat yang minim serta sarana yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas. Kesimpulan: Peneliti mengajukan saran untuk meningkatkan sosialisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, perencanaan anggaran secara khusus,memberi sanksi yang tegas dan meningkatkan pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 21 Feb 2026

Pencarian Terkait

Karya Rizki Awaliyah ; Mu’min Ma’ruf Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Penegakan Hukum... Tahun 2023