Administrasi Keuangan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk
menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintahan sendiri dengan adanya hak otonom termasuk
pengelolaan aset. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mempunya strategi dalam pengelolaan aset untuk mempertahankan Opini WTP melalui LKPD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.. Penulis berfokus pada strategi pengelolaan aset tetap oleh BPKAD Kabupaten Jayawijaya untuk menjaga status Opini WTP. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolan aset tetap dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayawijaya. Metode: Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji fenomena sosial dari sudut pandang yang mendalam dan deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian yang didapati yakni pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jayawijaya sudah dilaksanakan secara maksimal ditandai dengan pencapaian opini WTP selama 7 tahun berturut-turut. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam mempertahankan opini WTP yakni SDM yang kompeten, kebijakan yang jelas, dan sistem informasi yang memadai. Adapun strataegi yang digunakan dalam mempertahankan opini WTP dianalisis dengan analisa SWOT yang berupa mengembangkan, penerapan, dan penggunaan aplikasi.Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu partisipasi pemuda dalam perencanaan tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, dan pemanfaatan hasil tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan kesibukan pemuda, dan tingkat kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah. Kesimpulan: Pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jayawijaya telah maksimal dengan pencapaian opini WTP selama 7 tahun berturut-turut. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini WTP adalah sumber daya manusia kompeten, kebijakan jelas, dan sistem informasi yang memadai. Namun, ada kelemahan seperti kurangnya sumber daya manusia, ketidakakuratan sistem informasi, dan kesenjangan antara kebijakan dan praktik pengelolaan aset tetap di BPKAD.