Standar pelayanan minimal

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah tolak ukur mutu pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SPM masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan minimal oleh sub urusan bencana sesuai dengan Permendagri nomor 101 tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Metode Penelitian: Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriktif kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumen-dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil/Temuan : Temuan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitan ini adalah penyampaian informasi atau sosialisasi terkait program Standar Pelayanan Minimal, sumber daya staff pelaksana sudah kurang memadai, sarana dan prasarana masih terbatas, insentif bagi para staff pelaksana sudah terpenuhi, sistem pengangkatan birokrat di BPBD belum maksimal, serta hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya sudah baik. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan cukup baik namun masih belum maksimal, dikarenakan sosialisasi terkait standar pelayanan minimal sudah berjalan baik tetapi masih ada permasalahan sarana prasarana yang terbatas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal di Kabupaten Solok Selatan.