Penanggulangan stunting

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Prevalensi stunting Kabupaten Manggarai berada pada angka 5.297 kasus atau 20,0%. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kurang lebih ada 20 balita stunting diantara 100 balita yang ada di Kabupaten Manggarai. Berdasarkan hasil SGGI (2022), terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Manggarai yang berada di zona “merah” dengan prevalensi stunting di atas 30 persen. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ruteng (30,1%), Wae Rii (33,6%) dan Lelak (37,1%). Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana Dynamic governance diterapkan di Kabupaten Manggarai dalam mengatasi stunting. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Dynamic governance Dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data DispIay (Penyajian Data) dan ConcIusion Drawing/Verivication (Penarikan KesimpuIan). Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini adalah Dynamic governance dalam mengatasi stunting di Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari hasil pengukuran stunting terakhir pada bulan agustus tahun 2022 yakni 4.313 kasus dimana menunjukkan penurunan kasus stunting dari 5.320 kasus pada pengukuran bulan februari tahun 2022. Kebijakan penerunan stunting juga meningkatkan produktivitas anak yang merupakan hasil dari kerjasama berbagai sektor yang bertugas dalam penanganan stunting di Kabupaten Manggarai. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Manggarai disarankan untuk meningkatkan intervensi penanganan stunting melalui kerjasama antar setiap sektor guna meningkatkan produktivitas anak di Kabupaten Manggarai. Kemudian Pemerintah kabupaten Manggarai juga disarankan mampu menentukan arah kebijakan yang tepat dengan memperhatikan perubahan sosial, lingkungan serta hasil evaluasi terhadap program sebelumnya.