Penertiban Reklame oleh Satpol PP

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pemalang masih terdapat pelanggaran yang dilakukan penyelenggara. Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melakukan penertiban kepada pelanggaran reklame maka Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Perda Kabupaten No 12 2 Tahun 2013 dan Perbub Pemalang No 90 Tahun 2017. Pemerintah dibantu oleh pihak Satpol PP Kabupaten Pemalang agar berjalan baik dan sesuai peraturan. Tujuan: Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata cara penertiban, factor penghambat dan pendukung serta tatacara mengatasi factor penghambat dalam penertiban reklame. Metode Metode yang digunakan peniliti ialah metode deskriptif kualitatif dengan penedekatan induktif. Teknik pengambilan data penelitian ini melalui observasi, dokumentasi dan wawancara berbagai narasumber yang ditentukan yang berada di lokasi Kabupaten Pemalang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Hasil/Temuan: Penelitian yang dilakukan mendapatkan data pelanggaran reklame sebelumnya berjumlah 223 pada tahun 2020-2022 dan tahun 2023 (Januari-Februari) berjumlah 170. Hasil yang ditemukan Pelanggaran penyelenggara reklame di Kabupaten Pemalang terjadi dikarenakan memiliki beberapa faktor penghambat seperti faktor kurang pahamnya masyarakat terhadap peraturan reklame, tidak berada di lokasi Kabupaten Pemalang para penyelenggara reklame, sarana prasarana yang kurang pada Satpol PP Kabupaten Pemalang. Kesimpulan: Penertiban reklame di Kabupaten Pemalang berdasarkan data sebelumnya dan penelitian yang dilakukan banyak yang melakukan pelanggaran reklame dan faktor terbesar adalah masyarakat / penyelenggara reklame sendiri di Kabupaten Pemalang.