Keuangan Daerah

Perbandingan antara pendapatan asli daerah yang kecil dengan besarnya pendapatan transfer terhadap kinerja keuangan menjadikan Kota Makassar masih bergantung pada pemasukan pendapatan transfer. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Makassar tahun anggran 2017-2021, mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja keuangan, menjelaskan upaya dalam pelaksanaan kinerja keuangan. Metode: Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskripstif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Makassar sebagai data sekunder dan data primer yaitu hasil wawancara dari Informan yang ada di BPKAD Kota Makassar. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data melalui analisis rasio keuangan dan penarikan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio derajat desentralisasi desentralisasi fiskal di kota makassar yaitu tidak kurang dari 40% yang dikategorikan sedang, analisis rasio ketegantungan daerah sebesar 60% termasuk pada presentase >50,00. Perhitungan kontribusi pendapatan transfer yang tinggi terhadap pendapatan daerah menunjukkan bahwa ketergantungan daerah Kota Makassar sangat tinggi. Analisis rasio kemandirian daerah menunjukkan angka yang berkisar pada 50-75%. Artinya selama 5 tahun kemandirian daerah Pemerintah Kota Makassar dikategorikan sedang dengan pola hubungan yang bersifat partisipatif. Analisis rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 dan tahun 2020 menunujukkan efektivitas pengelolaan PAD berkisar 90% - 99% menunjukkan kriteria cukup efektif. Tahun 2018,2019 dan 2021 menunjukkan hasil rasio yang berkisar 75% - 89% berarti kriteria yang kurang efektif untuk pengelolaan PAD. Kesimpulan: Untuk mengatatasi permasalahan tersersebut saran peneliti yakni dengan mengoptimalkan kembali peningkatan terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan sesuai potensi yang ada, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, Menguatkan pendapatan asli daerah melalui upaya normatif yang membenahi prosedur pemungutan pendapatan asli daerah menjadi efisien.